Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi SIM Pelayanan

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. KH Wahid Hasyim No.12, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55262

Telepon:	0274-376984
Faksimile:	0274-376984
Email:	ng@jogjakota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	ANIF LUHUR KURNIAWAN, S.I.P.
Jabatan:	Mantri Pamong Praja Kemantren Ngampilan
Alamat:	Jl. Wahid Hasyim Nomor 12 Kota Yogyakarta
Telepon:	0274376984
Faksimile:	0274-376984
Email:	ng@jogjakota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas harus memenuhi kriteria seperti tersedianya sarana dan prasarana memadai, standar pelayanan yang jelas, serta sistem pelayanan yang transparan, cepat, murah, dan tidak berbelit-belit. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Artinya, pelayanan publik harus menjangkau semua elemen masyarakat dan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, kecepatan, ketepatan, keakuratan, serta kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah Kemantren. Tujuannya adalah untuk menciptakan pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi serta mewujudkan inovasi pelayanan yang lebih baik, responsif, dan berbasis digital. Sebagai bagian dari perangkat wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kemantren Ngampilan turut berkomitmen dalam mendukung transformasi pelayanan publik yang lebih modern dan terintegrasi. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, namun juga untuk menciptakan tata kelola data yang berkualitas sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kemantren Ngampilan juga berpedoman pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 217 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas dan terarah dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data sektoral. Diharapkan melalui penyelenggaraan statistik sektoral yang baik, Kemantren Ngampilan dapat menghasilkan data yang mudah diakses, akurat, dan seragam, sehingga mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy). Dengan adanya regulasi dan pedoman yang kuat, serta komitmen terhadap inovasi dan transformasi digital, Kemantren Ngampilan berupaya untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat di wilayahnya.

Tujuan Kegiatan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kemantren Ngampilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu pelayanan yang cepat, transparan, murah, akurat, dan tidak berbelit-belit. 2. Mendorong implementasi pelayanan berbasis elektronik sesuai dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2024, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, kecepatan, dan ketepatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 3. Mewujudkan inovasi pelayanan publik di lingkungan Kemantren Ngampilan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung kemudahan akses layanan bagi masyarakat. 4. Membangun tata kelola data yang berkualitas dan terintegrasi, sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan wilayah yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. 5. Melaksanakan penyelenggaraan statistik sektoral secara sistematis dan seragam sesuai dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 217, guna menyediakan data yang akurat, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam mendukung program pelayanan publik. 6. Meningkatkan kapasitas aparatur Kemantren dalam mengelola layanan publik berbasis elektronik dan statistik sektoral, sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon

   Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang tercantum di beberapa dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sumber lainnya. NIK terdiri dari 16 digit angka yang mengandung informasi....
2. Tanggal lahir

   Hari, bulan, dan tahun tertentu saat seseorang dilahirkan
3. Nomor registrasi

   Nomor identifikasi yang dihasilkan secara otomatis pada SIM Pelayanan sebagai penanda administratif setiap permohonan layanan yang masuk melalui sistem.
4. Nama Pemohon

   Panggilan lengkap seseorang sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu keluarga (KK) atau kartu tanda penduduk (KTP).
5. Tanggal Registrasi

   Tanggal pencatatan layanan pada SIM Pelayanan
6. Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
7. Layanan

   Klasifikasi dari berbagai bentuk layanan yang ditawarkan kepada pelanggan atau pengguna
8. Keperluan

   Tujuan permohonan pelayanan
9. Usia

   Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun menurut sistem kalender Masehi dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Pemohon berdasarkan jenis kelamin

   Persentase pemohon yang menggunakan layanan Kemantren Ngampilan berdasarkan jenis kelamin
2. Persentase pelayanan berdasarkan Jenis Layanan

   Persentase layanan yang diberikan oleh Kemantren Ngampilan kepada masyarakat berdasarkan jenis layanan