Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Neraca Nasional

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Dasar

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Direktorat Neraca Produksi

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta

Telepon:	Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291
Faksimile:	(62-21) 3857046
Email:	bpshq@bps.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
Eselon 2:	Direktorat Neraca Produksi

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Endah Riawati, SST., MM
Jabatan:	Statistisi Ahli Madya
Alamat:	Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia
Telepon:	0213841135
Faksimile:	021 - 3857046
Email:	endahria@bps.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Semakin meningkatnya pembangunan, baik lingkup nasional maupun regional, mendorong masing-masing daerah tingkat I untuk melakukan penghitungan pendapatan regionalnya. Penghitungan pendapatan regional di Indonesia dimulai pada tahun 1968 oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya diikuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan beberapa provinsi lainnya. Perhatian terhadap penghitungan pendapatan regional ternyata semakin besar, sehingga pada bulan Agustus 1970 telah dibentuk kelompok penelitian pendapatan regional Indonesia (Regional Income Research Group - RIRG). Kelompok tersebut bertujuan untuk membahas, menganalisis, serta membandingkan hasil-hasil penelitian pendapatan regional. Pada tahun 1972, RIRG bekerja sama dengan departemen dalam negeri/direktorat jenderal PMD mencoba melakukan penghitungan pendapatan wilayah pada 15 desa di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1974, kelompok ini membuat suatu penghitungan pendapatan regional 26 provinsi di Indonesia yang didasarkan pada alokasi angka pendapatan nasional indonesia meliputi seri tahun 1968-1972. Pada tahun 1976, kelompok tersebut melanjutkan usaha yang sama meliputi seri tahun 1968-1976. Saat ini, seluruh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi di Indonesia telah melakukan penghitungan pendapatan regional provinsi hingga ke tingkat kabupaten/kotanya masing-masing. Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi dan publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Indonesia secara rutin (tahunan) diterbitkan oleh BPS provinsi. Sementara itu, publikasi PDRB 34 provinsi dan publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh kabupaten kota di Indonesia secara rutin (tahunan) diterbitkan oleh BPS RI.

Tujuan Kegiatan
Menyediakan kompilasi data PDRB provinsi dan kabupaten/kota tahunan (menurut 17 lapangan usaha) yang dirinci atas: (1) PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan menurut lapangan usaha; (2) distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha; (3) laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha; (4) PDRB perkapita (5) laju pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga konstan; (6) indeks implisit PDRB menurut lapangan usaha.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi, Lainnya : Rekonsiliasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah penduduk

   Jumlah penduduk pertengahan tahun adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun (bulan juni) dengan asumsi bawah jumlah penduduk di pertengahan tahun mewakili rata-rata jumlah penduduk di suatu wilayah
2. Kabupaten/Kota

   Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.
3. Nilai Tambah Bruto (NTB)

   Output bruto dikurangi semua pengeluaran yang berhubungan dengan proses produksi, dengan total nilai pengeluaran tersebut disebut sebagai konsumsi antara. NTB sama dengan output (tingkat produksi) bersih.
4. Jenis Lapangan Usaha

   Penggolongan bidang kegiatan suatu usaha/pekerjaan atau tempat seseorang bekerja.
5. Provinsi

   Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.

Indikator Kegiatan

1. laju implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

   Perkembangan indeks implisit pada periode tertentu terhadap indeks implisit periode sebelumnya.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

   Nilai tambah bruto barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung pada harga tahun dasar. Saat ini, penghitungan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2010 sebagai tahun dasar.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

   Nilai tambah bruto atas barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota), di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu.
4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

   Suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat perubahan produktivitas berdasarkan pada perkembangan volume produksi barang ataupun jasa. Pengukurannya menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

   Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu
6. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

   Persentase besaran PDRB atas dasar Harga Berlaku suatu provinsi terhadap total PDRB seluruh provinsi.