Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo 2025

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Diponegoro No. 8 Wonosobo
Telepon: (0286) 321050
Faksimile: -
Email: bappedakab.wsb@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: -
Eselon 2: Drs.Tono Prihatono

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Irma Nurul Fastikah, S.STP., M.A.P
Jabatan: Kepala Bidang Randalevalitbang
Alamat: Jl. Diponegoro No. 8 Wonosobo
Telepon: 0286321050
Faksimile: -
Email: Bappedakab.wsb@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam Penyusunan Rkpd Perlu Adanya Suatu Panduan Untuk Menentukan Perencanaan Pembangunan Di Wonosobo Setiap Tahunnya

Tujuan Kegiatan
Sebagai Dokumen Panduan Perencanaan Pembangunan Tahunan

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-10-01 s.d. 2024-12-31
Desain
2024-10-01 s.d. 2024-12-31
Pengumpulan Data
2025-03-03 s.d. 2025-04-09
Pengolahan Data
2025-05-02 s.d. 2025-06-02
Analisis
2025-07-01 s.d. 2025-09-01
Diseminasi Hasil
2025-10-01 s.d. 2025-12-01
Evaluasi
2025-11-03 s.d. 2025-12-15

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Realisasi Anggaran BelanjaRealisasi Anggaran Belanja Pemerintah DaerahLaporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah dengan realisasinya yang menunjukan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undanganTahunan
Realisasi Anggaran PendapatanRealisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Penerimaan oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang menambah SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahTahunan
Realisasi Fisik Realisasi fisik penggunaan anggaran Laporan realisasi fisik dari penggunaan anggaran belanja pemerintah daerahTahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
JAWA TENGAHWONOSOBO
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Dokumentasi produk administrasi

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Pemerintah Daerah

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Pemerintah Daerah

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2025-10-31;
Digital (softcopy): 2025-10-31;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. Realisasi Fisik
    Laporan realisasi fisik dari penggunaan anggaran belanja pemerintah daerah
  2. Realisasi Anggaran Pendapatan
    Penerimaan oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang menambah SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
  3. Realisasi Anggaran Belanja
    Laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah dengan realisasinya yang menunjukan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan

Indikator Kegiatan

  1. Persentase Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
    Rata-rata standar pelayanan minimal (SPM) urusan pekerjaan umum
  2. Persentase Capaian SPM Urusan Trantibum
    Rata-rata standar pelayanan minimal (SPM) urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  3. Persentase Capaian SPM Urusan Sosial
    Rata-rata standar pelayanan minimal (SPM) urusan sosial
  4. Persentase Capaian SPM Urusan Pendidikan
    Rata-rata standar pelayanan minimal (SPM) urusan pendidikan
  5. Persentase Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
    Rata-rata standar pelayanan minimal (SPM) urusan perumahan rakyat
  6. Persentase Capaian SPM Urusan Kesehatan
    Rata-rata standar pelayanan minimal (SPM) urusan kesehatan