Survei Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2023

Pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara negara kepada setiap warga negara. Pelayanan publik yang dimaksud disini ialah segala bentuk pelayanan yang diberikan kepada warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi lainnya sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang Selatan juga melakukan tindakan serupa berupa pemberian layanan kepada jajaran instansi yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Hal itu dikarenakan setiap instansi baik itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun unit Pelayanan tingkat Kecamatan juga memerlukan adanya pelayanan yang diberikan di dalam lingkup Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam berbagai hal.
Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai pemberi layanan dan pengatur layanan publik memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk memenuhi kebutuhan instansi tersebut dalam hal administratif, seperti pengurusan surat-menyurat, pengaduan, dan berbagai macam layanan lainnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas pelayanan tersebut diperlukan instrument/tools yang dapat dipergunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang disediakan Oleh karenanya, pengukuran kinerja dari setiap unit pelayanan dapat menggunakan metode pengukuran yang sudah terstandarisasi, yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sendiri merupakan pengukuran yang dapat dilakukan oleh pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan evaluasi atas kinerja pelayanan publik melalui survey kepuasan masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat merupakan instrumen yang paling obyektif dalam mengukur kinerja penyelanggaraan pelayanan publik, hal itu dinilai dikarenakan responden dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) disini merupakan penerima manfaat dari adanya pelayanan publik tersebut. Kedua produk hukum yang telah disebutkan di atas secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai kualitas layanan publik.
Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat atau instrumen untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2023, Kemenpan-RB telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan surat tersebut, KemenPAN-RB mengingatkan bahwa semua penyelenggara pelayanan yang ada di lingkungan instansi baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat adalah: 1) Sebagai sumber Informasi bagi unit di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagai bahan mengenai bagaimana tingkat kepuasan instansi lain dalam menerima layanan yang diberikan. 2) Mengukur tingkat kepuasan berdasarkan data dan fakta yang akurat sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan best practices di lingkungan pelayanan publik terkait. 3) Dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan masukkan yang dapat meningkatkan kinerja dan etos kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada instansi terkait di lingkup Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.