Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Aduan Masyarakat di Kabupaten Rembang

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.3317.002

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang

Telepon:	(0295) 6980423
Faksimile:	-
Email:	dinkominforembangkab@rembangkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Aprilia Hening P, S.Sos, M.I.Kom.
Jabatan:	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Alamat:	Rembang
Telepon:	02956980754
Faksimile:	02956980754
Email:	dinkominfo@rembangkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Semakin banyaknya masyarakat Kabupaten Rembang yang aktif mengikuti program-program pembangunan di Kabupaten Rembang berdampak semakin banyak pula saran/kritik, usulan dan evaluasi pembangunan yang ditujukan kepada Bupati beserta jajarannya. Adapun saran/kritik, usulan tersebut sering kali dilakukan dengan mendatangi atau berkunjung langsung kepada Bupati.  Banyaknya masyarakat yang ingin bertemu langsung untuk menyampaikan aspirasi kepada Bupati, berdampak pada padatnya waktu diperlukan sehingga berbenturan dengan kesibukan beliau selaku bupati. Oleh karena itu diperlukan suatu media untuk mengakomodir semua aspirasi dari masyarakat Kabupaten Rembang. Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Rembang mengambil peranan  tersebut dengan adanya program WADULBUPATI.Aplikasi Wadul Bupati merupakan duplikasi aplikasi generik yang secara nasional digunakan Pemerintah Pusat untuk menjaring masukan masyarakat mengenai layanan publik yang diselenggarakan dengan nama Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Rembang.SP4N dibentuk untuk mendorong “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Hal ini untuk mewujudkan misi Bupati Rembang yang ke-1 yaitu “mewujudkan pemerintah yang cepat, tanggap, transparan, partisipasif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintah yang amanah”. Oleh karena itu penerapan aplikasi ini sangat bermanfaat baik bagi masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Rembang yang meliputi:Mewujudkan tujuan reformasi birokrasi yang muaranya adalah reformasi pelayanan publik.2. Sebagai sarana perbaikan pelayanan publik.Peningkatan kepercayaan masyarakatLegitimasi politik dari masyarakat cenderung meningkatTerbanginnya sistem pelayanan publik yang cepat, transparan, partisipatif, dan akuntabelPenanganan pengaduan yang efektif dan memberikan penyelesaian bagi masyarakat berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintah yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik. Pengawasan pelayanan publik melalui pengaduan juga masyarakat juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi konflik sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Sistem penanganan pengaduan selain sebagai penyalur kepentingan masyarakat juga memiliki aspek pemberdayaan. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat mendorong masyarakat untuk memahami haknya dan kemudian dapat mengajukan keluhan atau laporan ketika haknya dilanggar. Di sisi lain, informasi dan hasil yang diperoleh melalui mekanisme penanganan pengaduan memberikan dorongan kepada Negara untuk melakukan perubahan terhadap sisitem yang dinilai lemah (demand driven reform) melalui penjatuhan sanksi terhadap pejabat yang dilaporkan atau perbaikan kebijakan yang dinailai bermasalah.

Tujuan Kegiatan
Pengumpulan Data Aduan dilakukan agar dapat mengelola pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Rembang sehingga dapat dilakukan analisis aspirasi dan pengaduan masyarakat di Kabupaten Rembang Sasaran layanan adaun masyarakat : Wadul Bupati: adalahTerselesaikannya aduan masyarakat mengenai layanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten RembangTertampungnya aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisispasi aktif dalam pembangunan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Unit Aduan

   Organisasi Perangkat Daerah/unit yang mendapat keluhan atas pelayanan pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan
2. Kategori Pengaduan

   Kategori keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Kategori pengaduan terdiri dari kategori infrastruktur dan non infrastruktur
3. Status Aduan

   Status penangan aduan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik, status aduan meliputi: belum diverifikasi, sedang diproses, belum ditindaklanjuti, ditunda, diarsipkan, selesai

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Aduan Menurut Sumber/Kanal Pengaduan

   Data ini mencakup jumlah aduan yang dikelompokkan berdasarkan kanal aduan yang digunakan masyarakat
2. Jumlah Aduan Menurut Kategori Aduan

   Data ini mencakup jumlah aduan yang dikelompokkan berdasarkan kategori untuk memberikan gambaran tentang isu-isu yang paling banyak diadukan serta distribusi pengaduan pada masing- masing platform
3. Jumlah Pengaduan Masyarakat Menurut Bulan

   Banyaknya laporan, keluhan, atau aspirasi masyarakat yang diterima oleh instansi pemerintah dalam satu tahun, dikelompokkan berdasarkan waktu penerimaan
4. Jumlah Aduan Menurut Perangkat Daerah/Organisasi Penyelenggara

   Setiap perangkat daerah menerima aduan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, mencerminkan kebutuhan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat di berbagai sektor