Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3322.012

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Ahmad Yani No. 55, Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur

Telepon:	0246921511
Faksimile:	-
Email:	bkudkabsemarang@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala BKUD Kabupaten Semarang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	YULIADI SUPRIYONO, S.E.
Jabatan:	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
Alamat:	Jl. Ahmad Yani No. 55, Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur
Telepon:	0246921511
Faksimile:	-
Email:	bkudkabsemarang@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Semarang 2020 ini telah disusun dan disajikan dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah

Tujuan Kegiatan
- Menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah - Menyajikan data terkait realisasi pelaksanaan APBD dan posisi keuangan pemerintah daerah

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2023-05-01 s.d. 2023-12-30

Desain

2023-05-01 s.d. 2023-12-31

Pengumpulan Data

2024-01-01 s.d. 2024-01-01

Pengolahan Data

2024-01-01 s.d. 2024-03-31

Analisis

2024-01-01 s.d. 2024-03-30

Diseminasi Hasil

2024-01-01 s.d. 2024-03-30

Evaluasi

2024-05-31 s.d. 2024-05-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Jumlah Target Penyerapan APBD	Anggaran Kinerja	Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual)	tahunan
Jumlah Realisasi Penyerapan APBD	Anggaran Kinerja	Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual).	tahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
JAWA TENGAH	SEMARANG

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
CAWI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Perangkat Daerah

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rekonsiliasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 5

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Perangkat Daerah

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-08-29;
Digital (softcopy): 2024-08-29;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Jumlah Realisasi Penyerapan APBD
Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi....
Jumlah Target Penyerapan APBD
Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi....

Indikator Kegiatan

Selisih Realisasi dan Target Penyerapan APBD
Selisih Realisasi dan Target Penyerapan APBD