Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Tangerang

Tahun Kegiatan
2026

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3671.015

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Satria - Sudirman No.1, RT.002/RW.001, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bappeda@tangerangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Hj. Euis Nurlaila, S.Kom, MAP
Jabatan:	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Alamat:	Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. IV Jl. Satria Sudirman No.1 Kota Tangerang
Telepon:	02156768701
Faksimile:	021 55769091
Email:	datalitbang2024@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjadi pedoman pelaksanaan inovasi di tingkat daerah. Inovasi Diharapkan menjadi katalisator dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan. Oleh karena itu, Kompilasi Data Indeks Inovasi Daerah menjadi penting untuk memberikan gambaran tentang capaian inovasi dan memotivasi daerah dalam berinovasi. Praktik inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan. Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik- praktik inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, melalui fungsi pembinaannya, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan dengan perda dan perkada Kompilasi Data Indeks Inovasi Daerah merupakan upaya strategis untuk mendorong pemerintah daerah agar terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Diharapkan, melalui penilaian dan pemberian penghargaan ini, pemerintah daerah semakin termotivasi untuk menerapkan praktik-praktik inovatif yang berdampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan jumlah inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan perubahan positif. Namun, agar evaluasi dan penghargaan terhadap inovasi ini dapat tetap relevan dan akurat, diperlukan pembaruan data yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Kompilasi Data Indeks Inovasi Daerah menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai alat untuk mendorong kreativitas dan efektivitas pemerintahan daerah tetapi juga sebagai sarana untuk memperbarui dan mengkaji capaian inovasi secara tahunan. Selain itu, kegiatan Kompilasi Data Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026 ini juga merupakan upaya untuk memperbarui data dan capaian inovasi dari tahun sebelumnya. Dengan melakukan pembaruan data secara tahunan, pemerintah dapat memantau perkembangan dan tren inovasi di setiap daerah. Data yang terkini dan akurat sangat penting untuk memastikan bahwa evaluasi dan penilaian yang dilakukan mencerminkan kondisi aktual dan memberikan gambaran yang tepat tentang kemajuan yang dicapai oleh setiap pemerintah daerah dalam bidang inovasi.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Innovative Government Award) adalah: 1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai; 2. Mendorong penerapan good governance; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan 4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : (FGD dan Verifikasi)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)

   Penerapan sistem informasi yang memfasilitasi proses perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah secara terintegrasi pada tahun anggaran terakhir
2. Sosialisasi Inovasi Daerah

   Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah
3. Kecepatan penciptaan inovasi

   Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks
4. Jejaring inovasi

   Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)
5. APBD tepat waktu

   Penetapan APBD tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
6. Penghargaan bagi inovator

   Penghargaan (reward) yang diberikan kepada inovator (Dalam 2 tahun terakhir)
7. Dukungan anggaran

   Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan).Penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran
8. Replikasi

   Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain
9. Kualitas inovasi

   Kualitas Inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penetapan inovasi daerah
10. Peningkatan PAD

    Persentase peningkatan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikalikan 100%)
11. Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah

    Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.
12. Opini BPK

    Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (T-1)
13. Regulasi Inovasi Daerah

    Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah
14. Penggunaan IT

    Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang ditetapkan
15. Bimtek inovasi

    Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah
16. Penyelesaian layanan pengaduan

    Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi
17. Pendapatan perkapita

    Persentase peningkatan besarnya pendapatan rata rata penduduk konstan (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)"
18. Nilai capaian Lakip

    Produk akhir sakip yang dicapai oleh pemerintahan daerah (T-1)
19. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah

    Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah
20. Penurunan Angka Kemiskinan

    a. Progres penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (–([T-1] dikurangi [T-2])) atau T-2 dikurangi T-1) b. Persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (T-1)
21. Inovasi Daerah

    Inovasi yang dilaporkan
22. Pelaksana inovasi daerah

    Penetapan tim pelaksana inovasi daerah
23. Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan

    Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna
24. Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD

    Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah
25. Kualitas peningkatan perizinan

    Persentase peningkatan jumlah izin DPMPTSP (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%).
26. Rekomendasi Kebijakan yang Mendukung Inovasi

    Rekomendasi kebijakan yang menunjang inovasi daerah dalam bentuk policy brie, policy paper, makalah kebijakan dan artikel kebijakan
27. Kemudahan Informasi Layanan

    Kemudahan mendapatkan informasi layanan
28. Online sistem

    Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring
29. Visi dan Misi

    Rumusan umum dalam RPJMD (Dokumen Tahun Terakhir)
30. Nilai IPM

    Peningkatan IPM dua tahun terakhir (T-1 dikurangi T-2)
31. Penurunan tingkat pengangguran terbuka

    a. Progres penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data persentase penduduk miskin dari BPS (–([T-1] dikurangi [T-2])) atau T-2 atau (T-2 dikurangi T-1) b. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka pada suatu Daerah (T-1)
32. Peningkatan investasi

    Persentase peningkatan investasi di daerah (T-1 dikurangi T-2 dibagi T-2 dikali 100%)
33. Keterlibatan aktor inovasi

    Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)
34. Kemanfaaan inovasi

    Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah
35. Roadmap SIDa

    Peta Jalan sistem inovasi daerah (Dokumen SIDa terakhir
36. Pedoman teknis

    Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book

Indikator Kegiatan

1. Indeks Inovasi Daerah

   Inovasi, penerapan pembaharuan penyelenggaran pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (Permendagri 108/2008)