Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Luwu

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pertanian dan Perikanan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Andi Djemma, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan

Telepon:	(0471)3314213
Faksimile:	-
Email:	dkpkabluwu@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Badan Pangan Nasional RI
Eselon 2:	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Niswah, S.Pi.
Jabatan:	Analisis Ketahanan Pangan
Alamat:	Jalan Andi Djemma, Komp. Perkantoran/SKPD Kab. Luwu, Belopa
Telepon:	085340420896
Faksimile:	-
Email:	niswaciwa82@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaa, pemantauan, dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. FSVA disusun pada tingkat Nasional, Provinsi dengan analisis tingkat kecamatan, dan Kabupaten dengan analisis tingkat desa. FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

Tujuan Kegiatan
"1) Menganalisis data yang ada dan memberikan gambaran tentang sebaran keberagaman pangan di Kabupaten Luwu khususnya di tingkat desa/kelurahan. 2) Memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi mengenai ketahanan dan kerawanan pangan yang terjadi di 227 desa/kelurahan di 22 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Luwu agar penanganan kerawanan pangan dapat lebih terarah dan terfokus. 3) mengetahui faktor-faktor utama yang menjadi penyebab suatu wilayah menjadi rentan terhadap kerawanan pangan. 4) menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam menyusun perencanaan program, penentuan target dan intervensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat kabupaten. 5) Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu sebagai penyedia data dan informasi tentang sebaran desa/kelurahan yang terindikasi yang tahan dan rentan terhadap kerawanan pangan gizi.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Penduduk miskin

   Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
2. Lahan Pertanian

   Bidang lahan pertanian yang diusahakan untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
3. Tenaga kesehatan

   Tenaga kesehatan terdiri atas : 1) Dokter umum/spesialis, 2) dokter gigi, 3)bidan, 4)tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker).
4. Desa Tanpa Akses Penghubung Yang Memadai baik Melalui Darat, Air, atau Udara

   Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria : (1) desa dengan sarana transportasi
5. Nama Desa

   Nama dari satuan wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik....
6. Wilayah

   Lingkungan daerah menurut letak geografis yang mengacu pada sistem pengkodean wilayah kerja statistik.
7. Penduduk

   Penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah.
8. Sarana Prasarana Penyedia Pangan

   Fasilitas penunjang tersediannya pangan yang cukup
9. Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih

   Rumah tangga pengguna sumber mata air tidak terlindung
10. Rumah Tangga

    Rumah tangga adalah satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.

Indikator Kegiatan

1. Luas Wilayah

   Luas ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
2. Jumlah Penduduk

   Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
3. Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga

   Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa
4. Jumlah Tenaga Medis

   Banyaknya tenaga kesehatan yang berhubungan dengan bidang kedokteran, mencakup dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
5. Jumlah Penduduk Miskin

   Banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri; atau penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.
6. Rasio luas lahan pertanian tehadap jumlah penduduk

   Luas lahan pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk