Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Profil Inspektorat Kota Surakarta

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.3372.010

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JL. ADI SUCIPTO, KARANGASEM, LAWEYAN, SURAKARTA

Telepon:	0271 719653
Faksimile:	0271-725149
Email:	inspekturkotasurakarta@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	INSPEKTUR

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	ARIF DARMAWAN, S.Sos., M.M., CGCAE
Jabatan:	INSPEKTUR
Alamat:	Jl. Adi Sucipto No. 139 Kota Surakarta
Telepon:	0271725149
Faksimile:	-
Email:	inspektorat@surakarta.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Inspektorat merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Tujuan utama dari keberadaan inspektorat adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam pasal 3 menyebutkan Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di tetapkan dengan Perda, dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten/Kota. Yang diatur didalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 43 Tahun 2021.Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam hal ini diatur pada Peraturan Walikota  No.43 tahun 2021 diatur mengenai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Surakarta. Memiliki tugas melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Tujuan Kegiatan
Memberikan gambaran tentang data- data per tahun yang dimiliki dan disajikan sesuai bagian;Menyusun data statistik dalam lingkup Inspektorat untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan;Mendokumentasikan data dan informasi yang dimiliki dengan baik

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : verifikasi dan validasi tim

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

   Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah pusat dan/ pemerintah daerah
2. Laporan Hasil Reviu Keuangan

   laporan proses penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Reviu keuangan dilakukan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern (APIP) yang kompeten
3. Laporan Hasil Reviu kinerja

   jumlah proses sistematis untuk mengevaluasi, menginvestigasi, dan menverifikasi kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Reviu kinerja juga dikenal sebagai performance review
4. Pengawasan Intern

   seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk....
5. ASN

   Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (UU No.5 tahun 2014)

Indikator Kegiatan

1. Jumlah pengawasan Intern

   seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk....
2. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

   Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.