Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.7200.008

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Moh. Yamin No. 40 Palu

Telepon:	0451 421141
Faksimile:	-
Email:	bidperumperencanaan@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Abdul Haris Karim, ST., MM

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Mohmammad Aqshah, ST., M.Si
Jabatan:	Kepala Bidang Perumahan
Alamat:	Jl. Prof. Moh. Yamin No. 40
Telepon:	082192432459
Faksimile:	-
Email:	bidperumperencanaan@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kegiatan pendataan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 17 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki wewenang dalam menyusun dan menyediakan basis data Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tingkat provinsi. Basis data perumahan merupakan komponen terpenting untuk analisa dalam menentukan pilihan kebijakan atau memutuskan program penyelenggaraan perumahan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang Perumahan sehingga mengarahkan target yang menjadi sasaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang Perumahan. Penyusunan Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan pemutakhiran database yang melibatkan seluruh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota sehingga dapat disepakati bersama SATU DATA PERUMAHAN SULAWESI TENGAH. Database ini memiliki beberapa kelompok data yakni data umum (jumlah penduduk dan kepala keluarga), data kawasan permukiman (luas wilayah, luas wilayah permukiman dan luas wilayah perumahan kumuh dan permukiman kumuh), data perumahan (jumlah rumah, rumah layak huni, rumah tidak layak huni dan kebutuhan rumah/backlog), serta data spesifik permukiman kumuh (jumlah rumah tidak layak huni, jumlah rumah tangga miskin ekstrim dan jumlah balita stunting dalam kawasan kumuh). Selain melakukan publikasi melalui buku, Database Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Tahun 2024 juga dapat diakses melalui aplikasi SIPERKIM BANUATA pada link http://databaseperkimtan.sultengprov.go.id.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan Pendataan Perumahan Sulawesi Tengah bertujuan menyediakan basis data perumahan yang digunakan untuk kebutuhan perencanaan, penyediaan/pemanfaatan perumahan sesuai amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 seperti berikut : 1) Untuk Pemerintah Provinsi, data dibutuhkan dalam menyusun RP3KP lintas kabupaten/kota, mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR serta menfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat terutama bagi MBR. 2) Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, data dibutuhkan dalam menyusun RP3KP Kabupaten/Kota, melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, mengalokasikan dana/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR dan menfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama bagi MBR.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

   Banyaknya rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
2. Jumlah Keluarga

   Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah negara kesatuan republik indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
3. Jumlah Rumah

   banyaknya gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
4. Jumlah Penduduk

   Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah negara kesatuan republik indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
5. Jumlah Rumah Layak Huni

   Banyaknya rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
6. Jumlah Keluarga yang Tidak Memiliki Rumah

   Banyaknya keluarga yang tidak memiliki rumah sendiri, idealnya satu rumah ditinggali oleh satu keluarga.
7. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Kumuh

   Banyaknya rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya yang berada dalam kawasan kumuh pada setiap di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah
8. Luas Kawasan Kumuh

   Luas permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat serta perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
9. Luas Wilayah Permukiman

   Luas wilayah yang memiliki fungsi sebagai permukiman sesuai RT/RW Kabupaten/Kota
10. Luas Wilayah

    luas wilayah darat daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kumuh terhadap jumlah rumah tidak layak huni

   metode untuk mengetahui seberapa banyak jumlah rumah yang tidak layak pada kawasan kumuh melalui perbandingan atau rasio dari jumlah rumah tidak layak huni kumuh terhadap jumlah rumah tidak layak huni
2. Persentase Luas Permukiman terhadap Luas Wilayah

   Bagian dari total luas wilayah daratan yang difungsikan sebagai wilayah permukiman sesuai RT dan RW.
3. Persentase Keluarga yang tidak memiliki rumah

   Bagian dari total keluarga yang tidak memiliki rumah.
4. Persentase Keluarga yang Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni

   Bagian dari total keluarga yang tinggal di rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuninya.
5. Persentase Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh terhadap luas permukiman

   Bagian dari total luas permukiman yang masuk kedalam permukiman kumuh dan perumahan kumuh karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat serta perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
6. Persentase Rumah Tidak Layak Huni terhadap Jumlah Rumah

   bagian dari total rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuninya
7. Persentase Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Rumah

   Bagian dari total rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuninya.
8. Persentase Keluarga yang Mempunyai Rumah

   bagian dari populasi keluarga yang mempunyai rumah.