Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pelanggar Perda/perkada Yang Dilakukan Penegakan Oleh Satpol PP Provinsi Jawa Tengah

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pramong Praja Provinsi Jawa Tengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JL. IMAM BONJOL NO. 154-160 SEMARANG

Telepon:	0248447331
Faksimile:	-
Email:	polpp.jtgprov@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Eselon 2:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Tubayanu Ap, M.si
Jabatan:	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
Alamat:	Jl. Imam Bonjol No. 154-160 Semarang
Telepon:	0248447331
Faksimile:	0248454988
Email:	polpp.jtgprov@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tertib tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai, tetapi juga oleh kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menjadi instrumen hukum penting yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tingkat daerah. Namun demikian, masih sering dijumpai pelanggaran terhadap Perda dan Perkada yang berpotensi mengganggu ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan Perda dan Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam hal penegakan hukum di daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menegaskan tugas Satpol PP dalam menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta melindungi masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan penegakan Perda oleh Satpol PP menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang tertib hukum, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, serta menciptakan ruang hidup yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh warga.

Tujuan Kegiatan
1. Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 2. Mendukung Terciptanya Lingkungan Sosial yang Tertib dan Aman 3. Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat 4. Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5. Mendukung Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Local Governance)

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Pelanggar Perda/Perkada yang Ditegakkan

   Jumlah pelanggar Perda/Perkada Provinsi Jawa Tengah di 35 Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pelanggar Perda/Perkada yang dilakukan penegakkan

   Data Pelanggar Perda/Perkada Provinsi Jawa Tengah yang ditegakkan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah di 35 Kabupaten/Kota