Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kota Semarang 2024

Detail Metadata

Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kota Semarang

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Pemuda No. 148, Sekayu, Semarang

Telepon:	024 3549448
Faksimile:	024 3549446
Email:	diskominfo@semarangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sekretaris Diskominfo Kota Semarang
Jabatan:	Sekretaris Diskominfo Kota Semarang
Alamat:	Jl. Pemuda No.148, Sekayu, a Semarang, Jawa Tengah
Telepon:	0243549448
Faksimile:	-
Email:	diskominfo@semarangkota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kebutuhan terhadap data yang valid, akuntabel dan berkualitas dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional mendorong Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan data, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Adanya permasalahan egosektoral dari setiap instansi pemerintahan menyebabkan perbedaan data statistik antar instansi karena perbedaan konsep dan definisi data tanpa adanya metadata, serta belum adanya mekanisme harmonisasi data apabila terjadi perbedaan data antar instansi. Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Semarang menetapkan Satu Data Kota Semarang sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Statistik sektoral merupakan salah satu jenis data statistik pembangunan daerah yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan isntansi tertentu (Pemerintah Pusat/Kementerian/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang disebutkan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah. Untuk itu data sektoral yang wajib dipenuhi Diskominfo Kota Semarang adalah urusan yang sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut."

Tujuan Kegiatan
1. Tersedianya update data sektoral urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan Persandian kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotasebagai wadah informasi dan data dasar yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Kota Semarang; 2. Sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan data sektoral."

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2024-02-01 s.d. 2024-03-15

Desain

2024-03-16 s.d. 2024-04-17

Pengumpulan Data

2024-04-18 s.d. 2024-07-17

Pengolahan Data

2024-07-18 s.d. 2024-08-21

Analisis

2024-08-22 s.d. 2024-11-30

Diseminasi Hasil

2024-12-01 s.d. 2024-12-15

Evaluasi

2024-12-16 s.d. 2024-12-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Data paska kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Organisasi perangkat Daerah

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-12-15;
Digital (softcopy): 2024-12-15;
Data Mikro: 2024-12-15;

Variabel Kegiatan

Jumlah dokumen Audit TIK internal
-Jumlah dokumen Audit TIK internal - audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK
Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah
-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah
Jumlah Desa Belum Terlayani Layanan Telepon Seluler
Banyaknya desa yang belum terlayani telepon seluler berdasarkan kecamatan.
Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda
-Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang....
Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo
-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik.
Jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
- Perhitungan jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Inovasi Program Kota Cerdas merupakan perubahan cara,metode, teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program atau layanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan dampak positif....
Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional
-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. - Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat....
Jumlah Desa Belum Terlayani Layanan Internet
Banyaknya desa yang belum terlayani internet berdasarkan kecamatan.
Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jumlah Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah
-Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerah
Jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
- Perhitungan jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Pedoman Program Kota Cerdas merupakan pedoman program konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman,....
Banyaknya SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda
-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SK
Jumlah Desa Terlayani Layanan Internet
Banyaknya desa yang telah terlayani internet berdasarkan kecamatan.
Jumlah Data dan informasi dibagipakaikan
Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain
Jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK
Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi
Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah
-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat....
Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet
- Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jumlah Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman....
Jumlah dokumen Audit TIK eksternal
-Jumlah dokumen Audit TIK eksternal - Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK
Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda
-Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan,....
Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional
-Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Pemda -Portal Pelayanan Publik portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah....
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE
- jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE - Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda
- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik
Banyaknya Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian,....
Jumlah Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala....
Jumlah Desa Terlayani Layanan Telepon Seluler
Banyaknya desa yang telah terlayani telepon seluler berdasarkan kecamatan.
Jumlah Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
- Perhitungan Jumlah Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah -Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah tersebut telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah....
Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan
-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB

Indikator Kegiatan

Jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
- Perhitungan jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Pedoman Program Kota Cerdas merupakan pedoman program konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman,....

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Jumlah Desa Terlayani Layanan Telepon Seluler	Desa terlayani telepon seluler	Banyaknya desa yang telah terlayani telepon seluler berdasarkan kecamatan.	Tahunan
Jumlah Desa Belum Terlayani Layanan Telepon Seluler	Desa belum terlayani telepon seluler	Banyaknya desa yang belum terlayani telepon seluler berdasarkan kecamatan.	Tahunan
Jumlah Desa Terlayani Layanan Internet	Desa terlayani internet	Banyaknya desa yang telah terlayani internet berdasarkan kecamatan.	Tahunan
Jumlah Desa Belum Terlayani Layanan Internet	Desa belum terlayani internet	Banyaknya desa yang belum terlayani internet berdasarkan kecamatan.	Tahunan
Jumlah Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Rancangan kebijkan peta rencana SPBE Pemda	-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah	Tahunan
Jumlah Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Rancangan kebijkan rencana dan anggaran SPBE Pemda	- Perhitungan Jumlah Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah -Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah tersebut telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah. - Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. - Dinas mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang anggaran dan keuangan daerah	Tahunan
Jumlah Data dan informasi dibagipakaikan	Data dan informasi dibagipakaikan	Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain	Tahunan
Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi SPBE Pemda yang sudah di Pusat Data Nasional	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. - Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung - Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.	Tahunan
Jumlah Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah	Pusat komputasi Pemda	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerah	Tahunan
Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	Pusat kendali Pemda	-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	Tahunan
Jumlah Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat daerahyang terhubung dengan jaringan intra Pemda	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Tahunan
Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda	Kapasitas kecepatan bandwidth Pemda	- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik	Tahunan
Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet	Perangkat daerah memiliki internet	- Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tahunan
Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat daerah memanfaatkan akses intenet Dinas	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tahunan
Banyaknya Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan Diskominfo	- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain.	Tahunan
Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi khusus yang dibangun Pemda	-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain	Tahunan
Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kemkominfo	-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik.	Tahunan
Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi umum yang dimanfaatkan	-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB	Tahunan
Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan Pemdayang memanfaatkan portal Pemda terintegrasi	-Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Pemda -Portal Pelayanan Publik portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut. -Portal Administrasi Pemerintahan merupakan portal yang mengintergasikan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. - Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.	Tahunan
Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diselenggarakan Pemda	-Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.	Tahunan
Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan publik pemerintahan berbasis elektronik diselenggarakan Pemda	-Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.	Tahunan
Banyaknya SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda	SK Pembentukan Tim SPBE	-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SK	Tahunan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen manajemen layanan SPBE	- jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE - Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.	Tahunan
Jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	SDM latar belakang bidang TIK	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi	Tahunan
Jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Pedoman penyelenggaraan progran kota cerdas	- Perhitungan jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Pedoman Program Kota Cerdas merupakan pedoman program konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.	Tahunan
Jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Inovasi program kota cerdas	- Perhitungan jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Inovasi Program Kota Cerdas merupakan perubahan cara,metode, teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program atau layanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan dampak positif kepada masyarakat	Tahunan
Jumlah dokumen Audit TIK internal	Dokumen audit TIK internal	-Jumlah dokumen Audit TIK internal - audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK	Tahunan
Jumlah dokumen Audit TIK eksternal	Dokumen audit TIK eksternal	-Jumlah dokumen Audit TIK eksternal - Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK	Tahunan