Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Jenderal Sudirman No 40, Lubuk Sikaping

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bappeda@pasamankab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Bappeda (Choirudin Batubara SE, MM)

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Zul Edri,SP
Jabatan:	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Alamat:	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40, Lubuk Sikaping
Telepon:	081275196189
Faksimile:	-
Email:	-

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah setiap tahunnya melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Memenuhi ketentuan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman menyusun Dokumen RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026.

Tujuan Kegiatan
Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2025 adalah: a. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasaman; b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu , antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; e. Optimalnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta f. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : verifikasi Via HP / WA

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 24

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Jumlah OPD yang Melaksanakan Forum OPD Tepat Waktu

   Jumlah OPD di Kabupaten Pasaman yang melaksanakan Forum/Rapat/Pertemuan antar OPD tepat waktu
2. Jumlah Anggaran Program Prioritas dalam RPJMD yang menjadi Prioritas Pendanaan RKPD

   Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti OPD

   Saran dan Masukan Penyempurnaan Dokumen Perencanaan
4. Jumlah OPD

   Unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Jumlah OPD yang Melaksanakan Forum OPD

   Jumlah OPD di Kabupaten Pasaman yang melaksanakan Forum/Rapat/Pertemuan antar OPD
6. Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan yang Diundang

   Pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah....
7. Jumlah Rekomendasi

   Saran dan Masukan Penyempurnaan Dokumen Perencanaan
8. Anggaran per Program pada RPJMD

   Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Jumlah Data IKU

   Alat ukur yang menggambarkan keberhasilan Perangkat Daerah dalam pencapaian Sasaran Program, baik berupa kuantitatif maupun kualitatif.
10. Jumlah Perwakilan Pemangku Kepentingan

    Pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah....
11. Jumlah IKD yang mencapai Target

    Tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
12. Jumlah Kehadiran Pemangku Kepentingan

    Pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah....
13. Jumlah Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan

    Pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah....
14. Jumlah Program pada RPJMD

    Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
15. Anggaran per Program RKPD yang sesuai dengan RPJMD

    Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Jumlah Anggaran pada RKPD

    Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Jumlah Program RKPD yang sesuai dengan RPJMD

    Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
18. Jumlah IKU yang Mencapai Target

    Alat ukur yang menggambarkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Sasaran Program, baik berupa kuantitatif maupun kualitatif.
19. Jumlah Data IKU yang tersedia

    Alat ukur yang menggambarkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Sasaran Program, baik berupa kuantitatif maupun kualitatif.
20. Jumlah Data IKD yang tersedia

    Tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
21. Jumlah Data IKD

    Tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Indikator Kegiatan

1. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang Ditindaklanjuti oleh OPD

   Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti OPD dibanding dengan jumlah rekomendasi
2. Ketepatan Waktu Pelaksanaan Forum OPD

   Jumlah OPD yang melaksanakan forum OPD tepat waktu dibanding dengan Jumlah OPD
3. Persentase OPD yang melaksanakan Forum OPD

   Jumlah OPD yang melaksanakan forum OPD dibanding dengan Jumlah OPD
4. Konsistensi Anggaran per Program antara RKPD dengan RPJMD

   Anggaran per program RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibanding dengan anggaran per program pada RPJMD
5. Keselarasan Program antara RKPD dengan RPJMD

   Jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibanding dengan jumlah program pada RPJMD
6. Persentase Ketersediaan Data IKD

   Jumlah data IKD yang tersedia dibanding dengan jumlah data IKD
7. Tingkat Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang

   Jumlah partisipasi aktif pemangku kepentingan dibanding dengan jumlah perwakilan pemangku kepentingan
8. Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Musrenbang

   Jumlah kehadrian pemangku kepentingan dibanding dengan jumlah perwakilan pemangku kepentingan yang diundang
9. Persentase Ketersediaan Data IKU

   Jumlah data IKU yang tersedia dibanding dengan jumlah data IKU
10. Tingkat Partisipasi Aktif Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik

    Jumlah partisipasi aktif pemangku kepentingan dibanding dengan jumlah perwakilan pemangku kepentingan
11. Tingkat Kehadiran Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Publik

    Jumlah kehadrian pemangku kepentingan dibanding dengan jumlah perwakilan pemangku kepentingan yang diundang
12. Persentase Capaian IKD

    Jumlah IKD yang mencapai target dibanding dengan jumlah IKD
13. Persentase Capaian IKU

    Jumlah IKU yang mencapai target dibanding dengan jumlah IKU
14. Persentase Prioritas Pembangunan pada RPJMD menjadi Anggaran Prioritas dalam RKPD

    Jumlah anggaran program prioritas dalam RPJMD yang menjadi prioritas pendanaan RKPD dibanding dengan jumlah anggaran pada RKPD