Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Data Persandian di Kabupaten Purbalingga

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3303.011

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Letkol Isdiman No.17A, Purbalingga Kidul, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53313

Telepon:	(0281) 8902091
Faksimile:	(0281) 8902091
Email:	informatika@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sapto Suhardiyo, S.STP, S.T
Jabatan:	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian
Alamat:	Jl. Letkol Isdiman No 17A, Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga 53313
Telepon:	(0281) 8902091
Faksimile:	(0281) 8902091
Email:	dinkominfo@purbalinggakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam mengelola informasi dan keamanan data persandian. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, keberhasilan suatu wilayah dalam memastikan keamanan informasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.Purbalingga, dengan berbagai potensi dan keunggulan yang dimilikinya, memiliki tanggung jawab untuk melindungi data dan informasi yang bersifat rahasia, terutama yang terkait dengan persandian. Untuk memastikan tingkat keamanan yang optimal, diperlukan suatu sistem yang mampu mengkompilasi data persandian secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan urusan Pemerintahan Wajib adalah sebagian substansinya merupakan Pelayanan dasar. Kegiatan kompilasi data persandian menjadi langkah kritis dalam menjamin keberlanjutan sistem keamanan informasi di Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya kompilasi data, diharapkan mampu meningkatkan ketahanan dan daya tangkal terhadap potensi ancaman terkait persandian, seperti peretasan data, spionase, dan kebocoran informasi yang dapat merugikan kepentingan daerah. Selain itu, melalui kegiatan ini, Kabupaten Purbalingga dapat merancang strategi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan yang muncul di dunia maya. Dengan memperkuat sistem kompilasi data persandian, diharapkan Kabupaten Purbalingga dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam menjaga keamanan dan integritas data persandian. Upaya ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan pentingnya pengamanan informasi dan persandian sebagai bagian integral dari upaya penguatan keamanan nasional. Kabupaten Purbalingga, sebagai ujung tombak di tingkat lokal, perlu mengambil peran aktif dalam mewujudkan visi ini.Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika perkembangan teknologi informasi, Kabupaten Purbalingga harus terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola data persandian. Oleh karena itu, kegiatan kompilasi data persandian di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalammemperkuat sistem keamanan informasi di tingkat lokal.

Tujuan Kegiatan
Menghimpun Data Persandian Terkini.Memastikan Keamanan Informasi.Meningkatkan Kesadaran Keamanan Persandian.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Sarana komunikasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. OPD yang Memiliki Keamanan Informasi > 80

   OPD yang memiliki nilai kemanan informasi > 80% (berdasarkan indeks KAMI). Indeks KAMI (Keamanan Informasi) merupakan aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2013 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.
2. Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya

   Aplikasi yang diassesment keamanan informasinya menunjukkan kesadaran dan komitmen dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang disimpan dan diproses oleh aplikasi tersebut.
3. OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

   Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi

   Informasi yang diistribusikan ke OPD melalui Jaringan Komunikasi Sandi yang merupakan keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi
5. SDM Pengelola Persandian Yang Ditingkatkan Kapasitasnya

   SDM pengelola persandian yang mengikuti pelatihan kompetensi sandiman dari BSSN (Diklat Sandiman Dasar dan Muda)
6. Aplikasi

   Menunjukkan evaluasi pengamanan informasi di pemerintah daerah yang mencakup Profil Penyelengaraan Urusan Persandian, Kebijakan Pengamanan Informasi, Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik, Layanan Keamanan Informasi dan Pola hubungan Komunikasi Sandi.
7. Informasi

   Surat masuk melewati email sanapati. Email Sanapati merupakan layanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mendukung pengamanan informasi.
8. SDM Pengelola Persandian

   SDM baik Jabatan Fungsional maupun Jabatan Umum yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber dan persandian,

Indikator Kegiatan

1. Jumlah SDM Pengelola Persandian Yang Ditingkatkan Kapasitasnya

   Jumlah SDM pengelola persandian yang mengikuti pelatihan kompetensi sandiman dari BSSN (Diklat Sandiman Dasar dan Muda)
2. Jumlah Total Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Persandian

   Banyaknya SDM baik Jabatan Fungsional maupun Jabatan Umum yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber dan persandian.
3. Jumlah OPD yang Memiliki Keamanan Informasi > 80

   Jumlah OPD yang memiliki nilai kemanan informasi > 80% (berdasarkan indeks KAMI). Indeks KAMI (Keamanan Informasi) merupakan aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2013 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.
4. Jumlah Total Aplikasi

   Jumlah aplikasi yang dikembangkan oleh Dinkominfo Kabupaten Purbalingga
5. Tingkat Keamanan Informasi Daerah

   Tingkat Keamanan Informasi Daerah berdasarkan Indeks KAMI. Indeks KAMI menunjukkan tingkat Kelengkapan dan Kematangan penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001:2013 dengan area penilaian meliputi : Kategori Sistem Elektronik, Tata Kelola Keamanan Informasi, Pengelolaan Risiko....
6. Persentase Pengamanan Informasi Daerah

   Persentase berdasarkan Instrumentasi Evaluasi Persandian
7. Persentase Jumlah Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya

   Perbandingan jumlah aplikasi yang diassesment oleh BSSN dengan jumlah aplikasi yang dikembangkan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga
8. Persentase Jumlah SDM Pengelola Persandian Yang Ditingkatkan Kapasitasnya

   Perbandingan SDM pengelola persandian yang mengikuti pelatihan sandiman dengan total SDM Pengelola Persandian
9. Jumlah Aplikasi yang Diassesment Keamanan Informasinya

   Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya oleh BSSN melalui proses ITSA (Information Technology Security Assesment). ITSA adalah layanan untuk menunjang keamanan dan membantu kelancaran penyelenggaraan berbagai layanan publik berbasis sistem informasi melalui pengujian kerentanan, pemberian....
10. Jumlah Total Informasi

    Jumlah surat masuk melewati email sanapati. Email Sanapati merupakan layanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mendukung pengamanan informasi.
11. Persentase Jumlah OPD yang Memiliki Keamanan Informasi > 80

    Perbandingan Jumlah OPD yang memiliki Keamanan Informasi > 80 dengan Jumlah total OPD
12. Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi

    Jumlah informasi yang diistribusikan ke OPD melalui Jaringan Komunikasi Sandi yang merupakan keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi
13. Persentase Jumlah Informasi yang Menggunakan Jaring Komunikasi Sandi

    Perbandingan jumlah informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi dengan total informasi
14. Jumlah Total OPD

    Banyaknya unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.