Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Statistik Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kantor Gubernur Gorontalo Jln Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo

Telepon:	0435 821446
Faksimile:	0435 821446
Email:	bkeuangan73@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Sukri Gobel, SE, M.Si (Kepala Badan Keuangan)

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Rian Laya, SE. M.Ak
Jabatan:	Kepala Bidang Anggaran
Alamat:	Kantor Gubernur Gorontalo Jln Sapta Marga Kel Dumbo Raya Kota Gorontalo
Telepon:	0435 821446
Faksimile:	0435 821446
Email:	bkeuangan73@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, penyajian data terkait pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan Kegiatan
Penyajian data statistik keuangan pemerintah daerah ditujukan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pembuatan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Vaidasi Data di Aplikasi SIPD

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Realisasi Pendapatan Daerah

   Penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

   Pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

   Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Realisasi Dana Insentif Daerah

   Pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan....
5. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD.
6. Realisasi Dana Perimbangan

   Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
7. Realisasi Retribusi Daerah

   Pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Realisasi Belanja Pegawai

   Kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
9. Realisasi Pendapatan Transfer

   Pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan
10. Realisasi Pendapatan Hibah

    Nilai realisasi pendapatan pemerintah yang termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
11. Realisasi Belanja Barang Jasa

    Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Indikator Kegiatan

1. Rasio Belanja Modal

   Persentase realisasi belanja pemerintah yang dialokasikan untuk keperluan belanja modal
2. Rasio Belanja Operasi

   Persentase realisasi belanja pemerintah yang dialokasikan untuk keperluan belanja operasi