Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.3571.027

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Brigjen Pol Imam Bachri HP No. 100 B Kota Kediri

Telepon:	0354692156
Faksimile:	0354692156
Email:	dpkpkediri@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	AKHMAD RUDI H, ST. MSi
Jabatan:	Kepala Bidang Pemukiman
Alamat:	JL. Brigjend Pol. Imam Bachri No 100-B
Telepon:	0354692156
Faksimile:	0354692156
Email:	dpkpkediri@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Seperti yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2011, rumah atau perumahan merupakan Kebutuhandasar manusia. Tidak hanya sebagai Kebutuhan dasar, pada tahun 1948, PBB melalui Universal Declaration of HumanRights menyatakan bahwa perumahan yang layak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Upaya untuk mendukungperumahan yang layak terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan gerakan 100-0-100 (100% akses airminum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi) oleh Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Indonesia. Kota Kediri memiliki peran strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Jawa Timur.Hingga saat ini Kota Kediri masih memiliki permasalahan permukiman kumuh. Berdasarkan Keputusan Walikota KediriNomor: 188.45/254/419.033/2022, luas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Kediri adalah sebesar 535,78 hektar ataumencakup kurang lebih 8% wilayah Kota Kediri. Kawasan-kawasan kumuh di Kota Kediri masuk dalam kategori C3, yangartinya berada pada status kumuh ringan dengan status lahan legal. Meskipun berada di lahan legal, namun masih banyakbangunan di kawasan kumuh yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintahlainnya. Permasalahan umum yang dihadapi oleh kawasan-kawasan kumuh di Kota Kediri antara lain adalahKetidakterserdiaan akses terhadap air bersih yang aman, ketidaktersediaan akses terhadap sarana dan prasaranapengelolaan persampahan dan sistem pengelolaan persampahan, dan kondisi fisik bangunan yang tidak memenuhipersyaratan teknis. Perlu adanya upaya penanganan dengan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuhsehingga kondisi permukiman kumuh di Kota Kediri dapat mencapai 0 hektar. Peraturan Pemerintah No.14 tahun 2016 danPeraturan Menteri PUPR no.14/PRT/M/2018 mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaanpenanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi kawasan kumuh. PemerintahKota Kediri perlu merumuskan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan PermukimanKumuh (RP2KPKPK) secara berkala sebagai upaya menangani permasalahan kawasan kumuh di Kota Kediri. Pembangunandan pengembangan kawasan permukiman bersifat multi

Tujuan Kegiatan
Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baruMeningkatkan kwalitas permukiman kumuhdan permukiman kumuh; danMeningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui penyelenggara perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.Mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasanMerumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuhMerumuskan rencana terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuhMerumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuhMerumuskan rencana investasi dan pembiayaanMerumuskan peran pemangku kepenting

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pengecekan data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Tata Guna Tanah yang Berkualitas

   Banyaknya bidang tanah yang dinilai memenuhi standar kualitas penatagunaan.
2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi

   Banyaknya RTLH yang mendapatkan bantuan atau program perbaikan pada periode tertentu.
3. Jumlah Tata Guna Tanah yang Ada

   Total bidang tanah yang ditataguna dan menjadi objek evaluasi kualitas.
4. Jumlah Lingkungan yang Didukung PSU

   Total lingkungan permukiman yang telah memperoleh dukungan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).
5. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

   Total rumah yang dikategorikan sebagai tidak layak berdasarkan hasil pendataan. Rumah atau tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian, baik secara teknis maupun non teknis.
6. Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan yang Ada

   Banyaknya titik Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan yang terpasang, baik dalam kondisi baik maupun rusak.
7. Jumlah Seluruh Rumah

   Total unit rumah yang terdapat di suatu wilayah administrasi.
8. Jumlah Rusun yang Terbangun

   Banyaknya Rumah Susun (Rusun) yang telah selesai dibangun pada periode tertentu.
9. Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik

   Banyaknya titik Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan yang berfungsi optimal tanpa kerusakan.
10. Jumlah Perumahan yang Memiliki Ijin Prinsip

    Jumlah unit atau proyek perumahan yang telah mendapatkan izin prinsip dari pihak berwenang.
11. Jumlah Bangunan Rumah

    Total jumlah unit bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu.
12. Jumlah Rumah Layak Huni

    Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi penghuninya.
13. Luas Permukiman Kumuh

    Total area atau wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan kondisi permukiman yang tidak layak, di mana fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan infrastruktur lainnya tidak memadai atau rusak.
14. Jumlah Rusunawa dalam Kondisi Baik yang Dikelola Pemerintah

    Rusunawa adalah Rumah Susun Sewa yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri sebanyak 5 Twin Blok, yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khusus Wilayah Kota Kediri. Rusunawa tersebut berada dalam kondisi yang baik, memenuhi standar kelayakan fisik, kesehatan, serta keamanan bagi....
15. Jumlah Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

    Permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah daerah yang mengalami penurunan kualitas, tidak sehat di kawasan perkotaan.
16. Jumlah perumahan

    Kumpulan beberapa buah rumah; rumah-rumah tempat tinggal.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Penatagunaan Tanah yang Berkualitas

   Pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat.
2. Cakupan Lingkungan yang Didukung dengan PSU

   Cakupan lingkungan yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). PSU mencakup jalan lingkungan, drainase, penerangan, dan fasilitas dasar lainnya.
3. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi

   Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhabilitasi adalah rumah atau tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian, baik secara teknis maupun nonteknis yang mendapatkan bantuan perbaikan.
4. Rasio PJU Lingkungan dalam Kondisi Baik

   Perbandingan jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan yang berfungsi baik terhadap total PJU yang ada.
5. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

   Proporsi luas area permukiman yang berada dalam kondisi kumuh (termasuk rumah yang tidak layak huni, kekurangan fasilitas dasar, sanitasi buruk, atau infrastruktur yang rusak) di wilayah perkotaan, dibandingkan dengan total luas permukiman kumuh.
6. Persentase Pemukiman yang Tertata

   Proporsi pemukiman atau kawasan perumahan yang telah terorganisir dan direncanakan dengan baik, dibandingkan dengan total jumlah perumahan di suatu wilayah. Pemukiman yang tertata adalah pemukiman yang bangunan rumahnya teratur dan menghadap jalan.
7. Rasio Rumah Layak Huni

   Nilai yang membandingkan jumlah rumah atau hunian yang memenuhi standar kelayakan dalam hal kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi penghuninya, dibandingkan dengan total jumlah rumah yang ada di suatu wilayah atau daerah
8. Persentase Rusunawa dalam Kondisi Baik yang Dikelola Pemerintah

   Banyaknya rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dikelola oleh pemerintah dan berada dalam kondisi yang baik, memenuhi standar kelayakan fisik, kesehatan, serta keamanan bagi penghuninya. Rusunawa kondisi baik adalah rumah yang bersih, sehat, dan nyaman