Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Statistik Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Imam Bonjol No.61 Medan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Lantai 1

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bpkadprovsug0@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala BKAD Provsu

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sekretaris BKAD Provsu
Jabatan:	Sekretaris BKAD Provsu
Alamat:	Jl. Imam Bonjol No. 61 Kel. Sukadamai Kec. Medan Polonia Kota Medan
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bpkadprovsug0@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi raelisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu peiode.

Tujuan Kegiatan
Tujuan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Konfirmasi Media Internet

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

1. Data Jumlah Laporan Aset yang harus disusun

   Data Jumlah Laporan Aset yang disusun adalah Laporan Aset dari berbagai divisi/OPD dalam upaya menghimpun laporan Aset untuk penyajian Laporan Global Aset pada suatu Daerah/Perusahaan.
2. Data Jumlah Tanah yang disertifikat

   Jumlah Tanah yang disertifikat adalah Dokumen Tanah secara Jumlah yang diakui secara sah dan dikuasai secara mutlak oleh pemprovsu. oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
3. Data jumlah SK.Gubsu ttg evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota

   SK Gubsu tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota adalah bentuk azas Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat (Gubernur) ke Kab/Kota (vertikal).
4. Data Jumlah Laporan Aset yang disusun

   Data Jumlah Laporan Aset yang disusun adalah Laporan Aset dari berbagai divisi/OPD dalam upaya menghimpun laporan Aset untuk penyajian Laporan Global Aset pada suatu Daerah/Perusahaan.
5. Persentase laporan Aset daerah yang disusun

   Laporan Aset adalah Laporan yang melaporkan mengenai Aset suatu instansi/perusahaan pada suatu periode tertentu.
6. Data Jumlah Seluruh Tanah Milik Pemprovsu

   Jumlah Seluruh Tanah Milik Pemprovsu adalah Jumlah seluruh Tanah yang dikuasai Pemprovsu (Sertifikati BPN) dan termasuk Tanah yang belum disertifikat karena beberapa kendala.
7. Persentase tanah milik pemprovsu yang disertifikasi

   Persentase Sertifikat Tanah milik pemprovsu adalah Capaian jumlah persentase Tanah milik Pemprovsu yang telah disertfikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
8. Data jumlah surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang evaluasi APBD Kabupaten/Kota

   SK Gubsu tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota adalah bentuk azas Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat (Gubernur) ke Kab/Kota (vertikal).
9. Persentase SK Gubsu atas evaluasi APBD, P. APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota

   SK Gubsu tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota adalah bentuk azas Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat (Gubernur) ke Kab/Kota (vertikal).
10. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

    Opini BPK adalah Opini yang dihasilkan dari pemeriksaan Laporan keuangan Pemerintah Daerah/Pusat.
11. Data jumlah surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang evaluasi perubahan APBD Kabupaten/Kota

    SK Gubsu tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota adalah bentuk azas Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat (Gubernur) ke Kab/Kota (vertikal).