Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar 2023

Sektor pelayanan publik merupakan faktor fundamental bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah, pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk interaksi antara penyedia layanan dan penerima layanan. Birokrasi merupakan organisasi atau unit kerja publik yang berfungsi sebagai provider layanan, layanan yang dimaksudkan disini adalah layanan publik itu sendiri. Pelayanan publik mempunyai tujuan utama dibentuknya pemerintahan untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pelayanan publik menjadi penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat luas yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan, sehingga pelayanan publik menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Urgensi pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah saat ini tidak selaras dengan kenyataan yang ada di masyarakat, selama tahun 2022 Ombudsman RI menerima laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan mal- administrasi dalam pelayanan publik sebanyak 7.204 laporan. Hal ini menunjukkan problematika pelayanan publik yang belum mampu memuaskan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara negara dalam memberikan nilai keadilan dalam melayani.
Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab terhadap rendahnya penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik, diperlukan sebuah pengukuran atau pemetaan permasalahan terhadap kinerja pelayanan publik yang berbasis pada permasalahan yang dikeluhkan oleh penerima layanan (masyarakat). Berbasis pada masyarakat sebagai penerima layanan diharapkan pembenahan pelayanan publik tidak hanya dari inisiatif pemerintah sebagai pemberi layanan, tetapi juga pemerintah mampu memahami posisinya sebagai pemberi layanan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan (masyarakat). Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Permenpan No 14 tahun 2017 memberikan amanah yang cukup jelas terhadap aparatur pemerintah untuk melakukan SKM, sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan sektor publik yang berimplikasi pada pelayanan publik untuk masyarakat. SKM menjadi sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, lebih dalam lagi untuk memahami konsep filosofis dari pelayanan publik, SKM diharapkan menjadi sarana komunikasi masyarakat dengan pemerintah dalam hal pelayanan publik.
Penjelasan diatas memberikan gambaran yang jelas dan mengarahkan kesimpulan pada justifikasi serta kelayakan pelaksanaan SKM di Kabupaten Blitar sebagai wujud pembenahan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan Adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar