Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Nonperizinan Kabupaten Sukamara

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-23.6206.002

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Tjilik Riwut KM 7 Sukamara

Telepon:	(0532) 2073053
Faksimile:	-
Email:	dpmptsp.sukamara@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Erwin Yudriko Andree, SE
Jabatan:	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan Layanan
Alamat:	Jl. Tjilik Riwut KM 7 Sukamara
Telepon:	05322073053
Faksimile:	-
Email:	dpmptspsukamara.pkpl@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; 6. Peraturan Bupati Sukamara No 9 tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Sukamara Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukamara.

Tujuan Kegiatan
Tersusunnya Data Perizinan dan NonPerizinan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Ijin Usaha

   Izin Usaha tersebut digunakan oleh Pelaku Usaha sebagai tanda bahwa usaha tersebut layak berdiri dan beroperasi. Izin adalah suatu perangkat hukum administrasi yang sifatnya bersegi satu yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan masyarakatnya agar dapat berjalan dengan tertib
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

   Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
3. Proyek

   Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah mendapat perizinan dan/atau perizinan berusaha
4. Perizinan Non Berusaha

   Pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha.
5. Status Penanaman Modal

   Status penanaman modal sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.
6. Perizinan Usaha Berbasis Risiko

   Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui: pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan....
7. Tenaga Kerja

   Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun masyarakat
8. Non Perizinan

   Pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha dan Non Berusaha.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Perizinan Usaha Berbasis Risiko

   Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui: pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan pengawasan kegiatan usaha yang....
2. Jumlah Izin Usaha

   Izin Usaha tersebut digunakan oleh Pelaku Usaha sebagai tanda bahwa usaha tersebut layak berdiri dan beroperasi. Izin adalah suatu perangkat hukum administrasi yang sifatnya bersegi satu yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan masyarakatnya agar dapat berjalan dengan tertib