Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun di Kabupaten Ciamis

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Lingkungan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan R.A.A Kusumahsubrata No. 7 Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis 46213

Telepon:	0265771875
Faksimile:	0265771875
Email:	perencanaandprkplhciamis@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	FENY SETIAPRIYANA, ST.
Jabatan:	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Alamat:	Jl. R.A.A Kusumah Subrata No. 7 Kel. Kertasari Kec. Ciamis
Telepon:	0265775815
Faksimile:	-
Email:	perencanaandprkplhciamis@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan dating. Di sisi lain, salah satu perwujudan tercapainya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui Pembangunan rumah tidak layak huni sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian pembangunan rumah tidak layak huni merupakan salah satu bidang strategis dalam upaya pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Namun demikian, masalah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat sesuai peran masing-masing. Pemenuhan kebutuhan rumah layak dalam lingkungan sehat tentunya menjadi kewajiban masyarakat sendiri, Pemerintah dalam hal ini peran untuk menciptakan iklim pembangunan yang kondusif sehingga memberikan peluang kepada dunia usaha menyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

Tujuan Kegiatan
Tujuan pembangunan atau rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah untuk menyediakan hunian yang sehat, aman, dan layak bagi masyarakat miskin dan rentan, guna meningkatkan kesejahteraan sosial, kualitas hidup, kesehatan, produktivitas, dan fungsi keluarga, serta menurunkan angka kemiskinan dan masalah sosial lainnya seperti stunting dan penyakit menular.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun

   RTLH yang dibangun merupakan rumah tangga penerima program yang rumahnya telah dilakukan pembangunan atau perbaikan fisik, meliputi perbaikan atap, dinding, lantai, serta fasilitas dasar, sehingga rumah tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni.
2. Jumlah seluruh rumah

   Jumlah seluruh rumah yang ada di suatu daerah tertentu.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

   indikator kinerja utama dalam program pencegahan dan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Indonesia, yang didefinisikan sebagai persentase jumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni dari total seluruh rumah.