Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Gedung Balaikota Blok B Lt. 3, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9, Jakarta Pusat

Telepon:	021 3822405
Faksimile:	021 3814307
Email:	tubirosetda@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Eselon 2:	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Ismiyatun
Jabatan:	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I
Alamat:	Gedung Balaikota Blok G lt. 9 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat
Telepon:	0213822715
Faksimile:	021 3822014
Email:	birohukum@jakarta.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 tentang Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Tujuan Kegiatan
- Melaksanakan amanat yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2022 dalam hal penyampaian data dan metadata kepada Walidata; - Memenuhi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 dengan mengumpulkan data yang sudah ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 61 Tahun 2024 tentang Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024; - Tersedianya data statistik sektoral di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2023-09-01 s.d. 2023-12-31

Desain

2023-09-01 s.d. 2023-12-31

Pengumpulan Data

2024-01-01 s.d. 2025-01-05

Pengolahan Data

2024-01-01 s.d. 2025-01-05

Analisis

2024-01-01 s.d. 2025-01-05

Diseminasi Hasil

2024-02-01 s.d. 2025-01-31

Evaluasi

2024-02-01 s.d. 2025-01-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	Dokumen Hukum	Produk Hukum Daerah yang telah melalui proses penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah, Fasilitasi kepada Kementerian Dalam Negeri serta Penomoran, Pengundangan dan Autenfikasi Peraturan Gubernur. Formula Pengukuran : (Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah (Ranpergub) yang telah diundangkan dibagi Jumlah Prompergub) x 100 %	Tahunan
Data Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta	Pemerintah Daerah	Data ini merupakan himpunan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah diundangkan dan disajikan setiap bulannya pada tahun tertentu. Dasar Hukum: 1. Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2. Pergub Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Formula Pengukuran : data peraturan gubernur yang ditetapkan pada tahun berkenaan	Bulanan
Data Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Peraturan Daerah	Data ini memuat himpunan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun tertentu. Dasar Hukum : 1. Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2. Pergub Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Formula Pengukuran : data Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun berkenaan	Semester
Data Kelurahan Sadar Hukum	Kelurahan	Data ini memuat daftar nama Kelurahan yang telah mendapat predikat sebagai Kelurahan Sadar Hukum dan mengikuti Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dalam tahun tertentu.	Tahunan
Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	Hak Asasi Manusia (HAM)	Definisi Operasional: Aksi HAM Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran di provinsi DKI Jakarta. Penilaian pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025 dan mengacu pada Pedoman yang disusun oleh Sekretariat Panitia Nasional RANHAM dengan indikator penilaian secara substantif dan terukur yang diperbaharui setiap tahunnya. Kondisi Awal merupakan Nilai Capaian Indikator Aksi HAM Tahun 2021 sebesar 98.90, Target yang ditetapkan pada Tahun 2023 s.d 2026 lebih kecil daripada Capaian 2021 dikarenakan adanya perubahan indikator penilaian Aksi HAM setiap tahunnya. Formula Pengukuran : Jumlah Nilai Capaian Indikator Aksi HAM Daerah dibagi Jumlah Indikator Aksi HAM.	Tahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
DKI JAKARTA	KEPULAUAN SERIBU
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA PUSAT
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA BARAT
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Melalui Portal Satu Data Jakarta

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Organisasi Perangkat Daerah

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Biro Hukum

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2025-01-31;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Data Peraturan Gubernur
Data ini merupakan himpunan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan dan disajikan setiap bulannya pada tahun tertentu.
Data Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah
implementasi dan proses evaluasi kebijakan secara lebih baik sebagai salah satu indikator pencapaian reformasi birokrasi
Data Peraturan Daerah
Data ini memuat himpunan Peraturan Daerah pada tahun tertentu.
Data Kelurahan Sadar Hukum
Data ini memuat daftar nama Kelurahan yang telah mendapat predikat sebagai Kelurahan Sadar Hukum dan mengikuti Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum dalam tahun tertentu.
Data Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah
Definisi Operasional: Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kelompok sasaran.
Data Produk Hukum Daerah yang Diundangkan
Produk Hukum Daerah yang telah melalui proses penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah, Fasilitasi kepada Kementerian Dalam Negeri serta Penomoran, Pengundangan....

Indikator Kegiatan

Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah
IKK adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah di lihat dan proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda formulasi, implementasi dan proses evaluasi kebijakan secara lebih baik sebagai salah satu indikator pencapaian reformasi birokrasi. Tanggung jawab Biro Hukum....
Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan
Produk Hukum Daerah yang telah melalui proses penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah, Fasilitasi kepada Kementerian Dalam Negeri serta Penomoran, Pengundangan....
Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah
Definisi Operasional: Aksi HAM Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran di provinsi DKI Jakarta. Penilaian....