Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Produk Administrasi Laporan Pelanggaran Perda di Kabupaten Solok Selatan 2025

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Laporan Pelanggaran Perda di Kabupaten Solok Selatan

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Padang Aro
Telepon: 08239070678
Faksimile: -
Email: rosylia@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: -
Eselon 2: Novrizon, S.Pd, M.Si

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Prima Wijaya,S.IP
Jabatan: Kabid Penegak Perda
Alamat: Padang Aro Sangir Solok Selatan
Telepon: 0811676464
Faksimile: -
Email: rosyliasuhandri8814@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Laporan ini di susun untuk mengetahui Statistik Pelanggaran Dan Penyelenggaraan Perda di Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Trantibum No.1 Tahun 2020

Tujuan Kegiatan
Laporan penyelenggaraan dan pelanggaran perda kabupaten solok selatan bertujuan untuk pelaporan capaian target kinerja Dinas Satpol PP dan Damkar

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2025-01-02 s.d. 2025-01-06
Desain
2025-01-04 s.d. 2025-01-05
Pengumpulan Data
2025-01-09 s.d. 2025-12-15
Pengolahan Data
2025-12-15 s.d. 2025-12-22
Analisis
2025-12-23 s.d. 2025-12-29
Diseminasi Hasil
2025-12-29 s.d. 2025-12-31
Evaluasi
2026-01-01 s.d. 2026-01-03

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Jumlah Pelanggaran Perda yang Tertangani Satpol PPPelanggaran Perda yang Tertangani Satpol PPTindakan masyarakat, pelaku usaha, atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) dan telah dilakukan penertiban, pembinaan, atau penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).setahun yang lalu
Jumlah Pelanggaran Perda yang Dilaporkan oleh Masyarakat atau Teridentifikasi oleh Satpol PPPelanggaran Perda yang Dilaporkan oleh Masyarakat atau Teridentifikasi oleh Satpol PPelanggaran yang diketahui publik dan disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui laporan, pengaduan, atau media resmi dan atau yang ditemukan langsung oleh petugas Satpol PP saat melakukan patroli, pengawasan, atau operasi penertiban.setahun yang lalu

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
SUMATERA BARATSOLOK SELATAN
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
PAPI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Perda & Pelanggaran Perda

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 4

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Perda & Pelanggaran Perda

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2025-12-31;
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. Jumlah Pelanggaran Perda yang Dilaporkan oleh Masyarakat atau Teridentifikasi oleh Satpol PP
    Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah
  2. Jumlah Pelanggaran Perda yang Tertangani Satpol PP
    Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah Pelanggaran Keamanan Ketertiban
    Banyaknya kejadian perilaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat pada suatu lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan.
  2. Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN
    Banyaknya tindakan pelanggaran ASN terhadap asas ketidakberpihakan pada segala bentuk pengaruh manapun dan kepentingan tertentu.