Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Statistik Penegakan Perda Trantibum Provinsi Sumatera Barat

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Padang Pasir, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat

Telepon:	0751 -27417
Faksimile:	-
Email:	satpolpp@sumbarprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Eselon 2:	Kepala Satpol PP Prov. Sumbar

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Jamalus, S.Pd., M.Pd.
Jabatan:	Sekretaris Satpol PP
Alamat:	Jl. Aur No. 1
Telepon:	075129675
Faksimile:	29675
Email:	satpolppdamkarprov.sumbar@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika arus globalisasi dan teknologi perlu dilakukan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang selaras dan seimbang, tertib, aman, dan tenteram sesuai dengan norma adat, norma kesusilaan, dan norma hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinayatakan bahwa Pemerintah Daerah mepunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Daerah. Upaya mewujudkan ketertiban umum diarahkan guna pencapaian kondisi yang aman, tertib, teratur dan kondusif bagi tata kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, dalam upaya mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan dan tantangan ke depan perlu penataan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Tujuan Kegiatan
Informasi penyelenggaraan penegakan Perda Trantibum Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi

   Jumlah seluruh kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tercatat dalam periode tertentu, baik yang ditindaklanjuti maupun belum diselesaikan.
2. Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan

   Ukuran tingkat keberhasilan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai laporan, pengaduan, atau temuan terkait gangguan trantibum dalam satu periode
3. Kabupaten/kota yang aktif melaksanakan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

   Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas) secara aktif
4. Jumlah Warga Terdampak Pelanggaran Trantibum

   Jumlah warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter dilokasi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Indikator Kegiatan

1. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan

   ukuran tingkat keberhasilan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai laporan, pengaduan, atau temuan terkait gangguan trantibum dalam satu periode
2. Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyaraka

   ukuran yang menunjukkan proporsi kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas) secara aktif
3. Indeks penegakan Peraturan Daerah

   Ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat efektivitas melaksanakan, mengawasi, dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda).