Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas)

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-23.3375.001

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Sriwijaya no.44, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan

Telepon:	(0285)429451
Faksimile:	(0285)429451
Email:	bkd.kotapkl@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala BPKAD Kota Pekalongan

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	MARIYATUL KIPTIYAH, S.E.,M.Ec.Dev.
Jabatan:	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Alamat:	Jl. Sriwijaya no.44, Podosugih, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
Telepon:	(0285)429451
Faksimile:	(0285)429451
Email:	bkd.kotapkl@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kota Pekalongan mengampu pada urusan keuangan memiliki Program Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari program tersebut memiliki kegiatan berupa Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Dari kegiatan tersebut diturunkan berupa Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota. Indikator pada Sub Kegiatan tersebut berupa Jumlah dokumen Raperda dan Raerwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun. Indikator pada sub kegiatan tersebut menghasilkan berupa dokumen pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran Kota Pekalongan.

Tujuan Kegiatan
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2024-01-01 s.d. 2024-01-31

Desain

2024-12-01 s.d. 2024-12-31

Pengumpulan Data

2025-01-01 s.d. 2025-03-31

Pengolahan Data

2025-01-15 s.d. 2025-03-01

Analisis

2025-03-01 s.d. 2025-03-31

Diseminasi Hasil

2025-04-01 s.d. 2025-05-31

Evaluasi

2025-06-01 s.d. 2025-08-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	Menurut Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan	Tahunan
Belanja Daerah	Belanja Daearh	Menurut Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.	Tahunan
Pembiayaan	Pembiayaan	Menurut Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya	Tahunan
Aset	Aset	Menurut Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sementara barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah mencakup 4 hal, yaitu barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014)	Tahunan
Kewajiban	Utang	Menurut Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor	Tahunan
Ekuitas	Modal	Menurut standar akuntansi keuangan (PSAK No. 21), ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut	Tahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : input melalui website

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 9

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : OPD dan Unit Kerja se-Kota Pekalongan

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2025-08-05;
Digital (softcopy): 2025-08-05;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Belanja Daerah
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004)
Pembiayaan
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pendapatan
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

Indikator Kegiatan

Jumlah belanja daerah
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004)
Jumlah Pembiayaan Daerah
Untuk melihat belanja yang meliputi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Baran dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal, Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan), dan Belanja Tidak Terduga
Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar anggaran yang telah direalisasikan dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan dalam satu periode anggaran, baik untuk pendapatan maupun belanja
Jumlah Pendapatan Daerah
Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan laporan realisasi anggaran dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. (dalam PMK 223/PMK.05/2013)