SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2022

Pelayanan Publik publik pada dasarnya menyangkut aspek yang sangat luas,
memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan
dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan lain yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,
lembaga independen, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan
publik, berkewajiban mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan

asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik ini berlaku
untuk seluruh kegiatan pelayanan publik, baik pelayanan barang publik, jasa publik, maupun pelayanan
administratif. Kaidah pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain pertama mengatur tanggung jawab
pemerintah dan korporasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan
pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum unit pelayanan publik yang baik, serta kedua
mempertegas hak, kewajiban dan perlindungan setiap warga negara dalam mendapatkan pelayanan
publik.
Masyarakat yang semakin dinamis dan kritis memicu adanya keharusan
perubahan paradigma pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Demikian pentingnya pelayanan publik, menjadikan program reformasi birokrasi nasional
tidak memberikan dampak terhadap tatanan birokrasi secara luas apabila kualitas pelayanan publik masih
buruk. Oleh karena itu, pemerintah yakni unit penyelenggara pelayanan publik diharapkan mampu
membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan di unit kerjanya.
Tuntutan masyarakat kepada instansi pemerintah membuat instansi pemerintah harus bergerak lebih
dinamis dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar instansi pemerintahan dapat
bergerak ke arah yang benar,
diperlukan kemauan dari setiap instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap
pelayanan publik yang diberikan secara terus menerus,
menampung dan menerima saran dari masyarakat umum, serta membuat inovasi
dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan saran masyarakat. Proses pelayanan publik pastinya
berkaitan erat dengan penilaian terhadap kinerja maupun setiap unsur yang menjadi tolak ukur
masyarakat atau customer pengguna layanan sebagai pihak yang dilayani untuk menilai institusi tersebut.
Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga
pemerintah daerah. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui
sejauh mana pelayanan publik itu dilaksanakan dengan baik adalah dengan
melakukan pengukuran tangkat kepuasan penerima layanan atau Survei Kepuasan Masyarakat.
Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai
dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu
dilakukan evaluasi untuk perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja unit
penyelenggara pelayanan publik ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan kepada pengguna layanan untuk mengukur tingkat kepuasan
masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Menindaklanjuti pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam
kerangka pelayanan publik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo pada Periode 01 Januari 2022 - 30 Desember 2022 ini melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik melalui
pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan unit kerja dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat ditetapkan kebijakan-kebijakan ataupun program-program
yang efektif dan tepat sasaran.

1. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo; 2. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bertujuan untuk mendapatkan feedback/umpan balik atas kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkesinambungan; 3. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur secara berkala sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo; 4. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat menjadi bahan perbaikan kinerja layanan pada periode berikutnya, dan penetapan kebijakan terkait peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.