Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Produk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH LAMPUNG BARAT

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Way Mengaku, Balik Bukit, Lampung Barat, Lampung 34812

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bkad@lampungbarat.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Ardhyanto Adhar
Jabatan:	Kepala Bidang Anggaran
Alamat:	Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Tulip No. 9 Way Mengaku Liwa Lampung Barat
Telepon:	085279974567
Faksimile:	-
Email:	bkadlampungbarat@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Perencanaan Pembangunan Tahunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana termaktub dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk program, kegiatan dan sub Kegiatan yang bersifat lebih operasional. RKPD dipergunakan sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro; (b) Asumsi penyusunan rancangan APBD; (c) Kebijakan pendapatan daerah; (d) Kebijakan belanja daerah; (e) Kebijakan pembiayaan; dan (f) strategi pencapaian. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PPAS disusun dengan tahapan: (a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; (b) menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan (c) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan. Dokumen PPAS menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dokumen RKA dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), selanjutnya kompilasi RKA seluruh Perangkat Daerah disampaikan kepada legislatif (DPRD) dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat untuk dibahas bersama. Hasil pembahasan dengan DPRD menghasilkan Persetujuan Bersama Ranperda APBD, yang akan dievaluasi oleh Tim dari Provinsi Lampung dalam tahapan Evaluasi Gubernur. Setelah melalui tahapan perbaikan atas pembahasan dan evaluasi, maka Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat disahkan oleh DPRD.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui penganggaran belanja daerah yang mengakomodir program nasional, program wajib, program prioritas daerah, dan program penunjang lainnya.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pembahasan dan Evaluasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Nomor Peraturan

   Nomor resmi yang tercantum pada Peraturan Daerah APBD.
2. Jumlah Anggaran

   Total nilai anggaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah APBD dalam satuan rupiah.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Pendapatan Daerah terhadap Total Anggaran APBD

   Persentase pendapatan daerah dari total anggaran APBD yang tercantum dalam Perda APBD.
2. Proporsi Belanja Daerah terhadap Total Anggaran APBD

   Persentase alokasi belanja daerah dari total anggaran yang tercantum dalam APBD.