Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data dan Informasi Perencanaan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
B-110/19000/OT.130/2024

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Pendidikan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Perkantoran dan Pemukimanan Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telepon:	(0717) 439234
Faksimile:	(0717) 439234
Email:	dindik@babelprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Azami Anwar
Jabatan:	Sekretaris Dinas
Alamat:	Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung
Telepon:	081373314787
Faksimile:	-
Email:	azami2517@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan yang berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah pusat menginginkan agar perencanaan bisa berjalan sinkron dengan pelaksanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan. Kemudian pemerintah pusat juga mengamanahkan agar pemerintah daerah bisa merencanakan program yang menyasar urusan wajib layanan dasar. Salah satu urusan wajib layanan dasar yang dimaksud adalah urusan pendidikan. Proses penyusunan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, harus mampu menyasar warga negara yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Proses penyusunan perencanaan urusan pendidikan juga harus memperhatikan target SDGs urusan pendidikan. Kemudian Perencanaannya juga harus diselaraskan dengan Rencana Kerja Kementrian Pendidikan Nasional serta memperhatikan dan mensinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Perencanaan pembangunan urusan pendidikan selain disusun secara top-down atau teknokratik, juga harus mengakomodasi usulan dari aspirasi masyarakat (Bottom-up) dan usulan yang berasal dari unsur legislatif (politis) dalam bentuk usulan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perencanaan pembangunan urusan pendidikan juga harus mampu memetakan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di daerah. Pembangunan urusan pendidikan tidak memiliki dampak yang besar manakala hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan di daerah. Beberapa unsur yang harus dipetakan terlibat dalam pembangunan pendidikan selain pemerintah pusat dan daerah adalah pihak swasta, masyarakat (komunitas), Akademisi dan dunia Pers. Perencanaan tidak berdiri sendiri dalam siklus pembangunan, melainkan selalu disela dan diakhiri dengan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana perencanaan yang telah dilakukan sudah menjawab permasalahan dengan intervensi program, kegiatan dan subkegiatan dengan anggaran yang dialokasikan. Hasil pengendalian digunakan untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan, sementara hasil evaluasi digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya. Penyusunan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan urusan pendidikan yang integratif, holistik dan sinergis serta mampu melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan SPM dapat diwujudkan dengan optimal jika disusun dengan memperhatikan alur dan timeline perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Berikut ini adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Bidang Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karenanya agar dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi berjalan dengan baik dan berkualitas maka harus berdasarkan basis data yang valid dan akurat. Penyusunan data dan informasi perencanaan merupakan bagian dari penyelenggaraan satu data Indonesia. Penyelenggaraan Satu Data dimulai dari perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, penyebarluasan Data; dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Data.

Tujuan Kegiatan
1. Sebagai dasar dalam menyusun dan melaksanakan rencana Pembangunan; 2. Bentuk tanggung jawab sebagai produsen data; 3. Sebagai dasar dalam mengukur pelakanaan pembangunan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 18

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Akreditasi Program Satuan Pendidikan

   Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan

   Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disajikan menurut wilayah mencakup Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan.
3. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan

   Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disajikan menurut wilayah mencakup Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan
4. Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan

   Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) dan prasarana benda yang tidak bergerak (gedung).

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB)

   Banyaknya satuan pendidikan dengan bentuk pendidikan sekolah luar biasa (SLB) di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu
2. Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mengulang Kelas

   Banyaknya peserta didik yang mengulang kelas pada suatu tingkat pendidikan pada bentuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun ajaran tertentu.
3. Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas (SMA)

   Banyaknya peserta didik pada bentuk pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan satuan pendidikan kerja sama sekolah menengah atas (SPK SMA) di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu
4. Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

   Banyaknya peserta didik pada bentuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.
5. Persentase Siswa yang Menerima Beasiswa/Bantuan Pendidikan

   Bagian dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah pada tahun ajaran sebelumnya,yang menerima beasiswa/bantuan pendidikan (baik PIP, beasiswa/bantuan pendidikan dari pemerintah pusat, daerah maupun non pemerintah, ataypun lainnya).
6. Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

   Banyaknya satuan pendidikan dengan bentuk pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan satuan pendidikan kerja sama sekolah menengah atas (SPK SMA) di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu
7. Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas (SMA) Mengulang Kelas

   Banyaknya peserta didik yang mengulang kelas pada suatu tingkat pendidikan pada bentuk pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Atas (SPK SMA) pada tahun ajaran tertentu.