Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Jumlah Pelayanan Informasi Publik di Jawa Tengah

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Menteri Supeno I/2 Semarang

Telepon:	(024) 8319140
Faksimile:	(024) 8319328
Email:	diskominfo@jatengprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	sekretariat daerah Provinsi Jawa Tengah
Eselon 2:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Kepala Bidang Statistik
Jabatan:	Kepala Bidang Statistik
Alamat:	Jl. Menteri Supeno I/2 Semarang
Telepon:	024-8319140
Faksimile:	024-8319328
Email:	ppid@jatengprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
1. Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan Badan Publik selama Tahun 2020 – 2022 mengalami peningkatan sebanyak 5 DIP disetiap tahunnya yakni pada tahun 2020 sebanyak 65 DIP, tahun 2021 sebanyak 70 DIP dan tahun 2022 sebanyak 75 DIP. 2. Target jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan Badan Publik di Jawa Tengah selalu tercapai sesuai dengan realisasinya, namun belum semua Badan Publik masuk pada kategori Informatif dengan rincian sebagai berikut 25% SKPD Provinsi Jateng (12 dari 48 SKPD), 85 Kab/Kota se-Jateng (3 dari 35 Kab/Kota), 0,05% Pemdes se-Jateng (4 dari 7809 Desa) adalah kategori Informatif sedangkan BUMD Prov. Jateng belum ada yang informatif; 3. Melaksanakan sosialisasi, bimtek, uji konsekuensi informasi yang dikecualikan dan pembinaan kepada badan publik yang belum informatif.

Tujuan Kegiatan
a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; b. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kab/Kota dan Pemdes se-Jawa Tengah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas berita dan informasi pembangunan daerah di Jawa Tengah melalui website Jatengprov.go.id

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2021-01-01 s.d. 2021-12-31

Desain

2021-01-01 s.d. 2021-12-31

Pengumpulan Data

2022-01-15 s.d. 2022-12-31

Pengolahan Data

2023-01-01 s.d. 2023-03-15

Analisis

2023-03-15 s.d. 2023-04-10

Diseminasi Hasil

2023-04-10 s.d. 2023-04-28

Evaluasi

2023-04-30 s.d. 2023-04-30

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Badan Publik	Berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.	Berdasarkan Pergub 56 Tahun 2021, Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	sepanjang tahun
Jumlah Pemohon Informasi	Berdasarkan Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.	Berdasarkan Pergub 56 Tahun 2019, Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.	sepanjang tahun
Sengketa Informasi	Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sengketa Informasi adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang- undangan.	Berdasarkan Pergub 56 Tahun 2019, sengketa informasi adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang- undangan. berdasarkan UU 14 Tahun 2008	sepanjang tahun

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
-

Wilayah Kegiatan
-

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Mail

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Badan Publik

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Cek fisik dengan google spreadsheet

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Badan Publik

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2023-07-31;
Digital (softcopy): 2023-08-08;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.