Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Samratulangi No 80

Telepon:	0451423111
Faksimile:	-
Email:	dprdsultengprovmedia@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Siti Rachmi Amir Singi, S.sos, M.si

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan
Alamat:	Jl. Samratulangi No.80
Telepon:	(0451) 421423
Faksimile:	-
Email:	sonny@sultengprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
DPRD Sulawesi Tengah dibentuk seirng dengan diresmikannya Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara-Tengah pada tahun 1964. Anggota DPRD Sulawesi Tengah periode pertama (1964-1971) diresmikan pada 18 November 1964 dengan jumlah anggota 21 orang. DPRD Sulawesi Tengah periode pertama masih berbentuk DPRD-GR yang terdiri dari 11 anggota dari Golongan Karya dan 10 anggota dari partai politik. DPRD Sulawesi Tengah yang saat ini menjabat merupakan DPRD Periode ke-13 (2019-2024). Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang memiliki berbagai macam masalah hukum untuk mendukung pengembangannya. Produk Hukum Peraturan Daerah Sulawesi Tengah merupakan produk hukum yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah. Produk hukum ini mengatur bagaimana pemerintah daerah memiliki kontrol yang lebih fleksibel untuk menerapkan hukum daerah yang relevan dengan situasi daerah dan berbagai tuntutan pengembangan daerah.

Tujuan Kegiatan
Tujuan utama dari pembuatan Produk Hukum Peraturan Daerah Sulawesi Tengah adalah memberikan otoritas dan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur, mengendalikan, dan menyelesaikan masalah-masalah hukum di daerahnya. Dengan adanya produk hukum ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun dan melaksanakan berbagai peraturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi daerah yang sedang berkembang. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap hak-hak masyarakat di daerahnya.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rapat, FGD dan Uji Publik

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 6

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Peraturan Daerah Hak Inisiatif

   Peraturan daerah yang berasal dari hak DPRD untuk mengajukan usulan rancangan peraturan daerah (Perda).
2. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

   Kelompok Anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan.
3. Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

   Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
4. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

   Tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi pada jenjang pendidikan tertinggi yang diikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

   Anggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 dan yang telah diresmikan keanggotaannya melalui pengambilan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Partai yang diikuti.
6. Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilah Rakyat Daerah

   Total individu yang terpilih dan duduk dalam lembaga legislatif daerah tersebut. Anggota DPRD mewakili konstituen mereka di tingkat kabupaten atau kota dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, pengawasan, serta pelaksanaan legislasi di tingkat daerah
2. Jumlah Peraturan Daerah Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

   Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah