Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Kawasan Strategis dan Kawasan Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Perkantoran dan Pemukimanan Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bpap@babelprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Ahmad Yani,S.E.,M.Si.,P.hD.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Akhiriyadi DB Susilo, S.E.
Jabatan:	Koordinator Administrasi Pembangunan
Alamat:	Komplek Perkantoran dan Pemukimanan Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon:	0717439326
Faksimile:	0717439320
Email:	biroekbangbabel@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penyelenggaraan pembangunan daerah salahsatu tujuannya untuk meningkatkan daya saing wilayah berbasis kawasan khusus dan strategis agar dapat memberikan dampak positif bagi daerah baik dari segi ekonomi, pelestarian lingkungan dan sumber daya alam, sosial budaya maupun pemerintahan, pertahanan dan kedaulatan. Pelaksanaan kebijakan ini diperlukan dalam pengaturan khusus terhadap teknis pelaksanaan kewenangan dan penganggaran secara efektif dan efisien, sehingga hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan antar kewenangan di dalam bagian wilayah yang akan atau telah menjadi kawasan khusus dan strategis dapat diatasi dengan adanya landasan hukum atau kebijakan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pada kawasan tersebut. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat berperan dalam penyelenggaraan kawasan khusus dan strategis dalam rangka untuk menghasilkan berbagai kebijakan dan strategis untuk meminimalisir dan menyelesaikan segala hambatan dan kendala yang dapat terjadi di daerah. Penguatan kelembagaan dalam konteks pengambilan kebijakan lintas wilayah atau kewenangan dan peran pemerintah pusat sampai wilayah administratif kawasan khusus dan strategis melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah yang ditetapkan agar peran, tugas dan kewenangannya dapat diidentifikasi sehingga dapat disinergikan dengan tujuan dan sasaran dibentuknya kawasan khusus dan strategis tersebut yang tentunya dengan pertimbangan prinsip kepentingan strategis nasional.

Tujuan Kegiatan
Sebagai data dan informasi rencana dan pelaksanaan pembangunan kawasan strategis dan khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi, Lainnya : Pemeriksaan data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jenis kawasan

   Jenis bagian dari wilayah atau region yang difungsikan untuk hal-hal tertentu
2. Pengelola kawasan

   Pihak yang bertanggung jawab melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
3. Dasar penetapan kawasan

   Dasar hukum penetapan kawasan sesuai dengan fungsinya
4. Lokasi kawasan

   Lokasi/ keberadaan kawasan

Indikator Kegiatan

1. Jumlah kawasan strategis

   Jumlah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kota, provinsi atau nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
2. Jumlah kawasan khusus

   Jumlah Bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/ atau Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.