Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pengelolaan Data Dan Informasi Kesejahteraan Di Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.5207.005

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Bung Karno Komplek KTC, Kaung, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	sdisumbawabaratdinsos@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Andy Suwandy, S.IP
Jabatan:	Kepala Bidang Data dan Informasi Kesejahteraan
Alamat:	Jln. Bung Karno No. 7 Komplek Perkantoran Kemutar Telu Center
Telepon:	081239787379
Faksimile:	-
Email:	sdisumbawabaratdinsos@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pendataan dan Pemuktahiran DataPendataan dan pemuktahiran data merupakan dua langkah yang esensial dalam menjalankan program kesejahteraan sosial yang efektif. Pendataan mencakup proses pengumpulan data awal mengenai penerima bantuan sosial, yang mencakup identifikasi calon penerima, informasi ekonomi, dan informasi demografis. Pendataan inisial ini memungkinkan pemerintah untuk memahami siapa yang berhak menerima bantuan dan untuk menentukan alokasi yang tepat. Di sisi lain, pemuktahiran data adalah proses berkelanjutan yang mencakup perbaruan dan validasi data secara berkala. Hal ini penting untuk mengikuti perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi penerima bantuan. Pemuktahiran data juga mencakup penghapusan data yang sudah tidak relevan atau yang tidak memenuhi syarat lagi, sehingga memastikan bantuan sosial tetap tepat sasaran.Pengelolaan DataPengelolaan data adalah proses yang lebih luas yang melibatkan pengaturan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan data. Ini mencakup semua tahapan dari pendataan hingga penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Pengelolaan data mencakup standar dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa data tetap akurat, dapat diakses, dan relevan sepanjang waktu. Ini juga mencakup perlindungan data pribadi dan keamanan data. Pengelolaan data yang baik memberikan dasar yang kuat untuk program kesejahteraan sosial, memungkinkan pemerintah untuk merespons perubahan sosial, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.Pengumpulan data lebih dominan dilakukan secara survei lapangan oleh fasilitator lapangan yang ditunjuk oleh dinas sosial Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan rekomendasi dari desa/kelurahan sedangkan secara kompromin dilakukan oleh pengelola data kabupaten pada Dinas Sosial. Pendataan dan Pemuktahiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Sosial seperti : DTKS, Sembako, PKH, Lansia, dan Disabiitas

Tujuan Kegiatan
Tujuan dari Pendataan dan Pemuktahiran Data dalam bidang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:1. Memastikan Penerima Bantuan Terdaftar dengan Benar: Melalui pelayanan dan penanganan pengaduan, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial seperti BPJS, KIP, BPNT, dan PKH, sehingga mereka dapat didaftarkan sebagai penerima yang berhak dan manfaat program dapat diterima secara tepat sasaran.2. Menonaktifkan Status Penerima Bantuan yang Tidak Layak: Proses pelayanan dan penanganan pengaduan akan membantu mengidentifikasi penerima bantuan yang sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat atau tidak layak lagi menerima bantuan sosial. Dengan menonaktifkan status mereka, alokasi bantuan dapat difokuskan pada kelompok yang lebih membutuhkan.3. Memperbarui Data Sinkronisasi Kependudukan: Upaya pemuktahiran data kependudukan secara berkala akan membantu memastikan data penerima bantuan selalu sesuai dengan kondisi terkini. Hal ini penting untuk menghindari adanya penerima bantuan yang sudah tidak layak tetapi masih terdaftar sebagai penerima.4. Meningkatkan Akses KIP untuk Pendidikan: Melalui pendataan dan pemuktahiran data, masyarakat yang memenuhi syarat layak menerima bantuan pendidikan KIP dapat terdaftar dengan benar dalam DTKS. Hal ini akan memudahkan mereka untuk memperoleh bantuan dalam mendukung akses pendidikan yang lebih baik.5. Memastikan Akses BPJS untuk Kesehatan: Pelayanan dan penanganan pengaduan akan memastikan bahwa masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan kesehatan dapat memiliki akses BPJS sesuai program pemerintah. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi kelompok yang rentan.6. Meningkatkan Akurasi dan Kualitas Data: Pendataan dan pemuktahiran data secara terstruktur dan berkala akan meningkatkan akurasi dan kualitas data penerima bantuan sosial. Data yang akurat akan menjadi dasar yang kuat dalam memberikan bantuan secara tepat sasaran.7. Memastikan Penerima Bantuan Layak Terdaftar: Melalui pendataan dan pemuktahiran data yang terorganisir, setiap masyarakat yang memenuhi syarat layak menerima bantuan akan dipastikan telah terdaftar sebagai penerima. Hal ini akan menghindari potensi kesenjangan dalam distribusi bantuan sosial.8. Mengidentifikasi Penerima Bantuan yang Tidak Layak: Proses pendataan dan pemuktahiran data akan membantu mengidentifikasi penerima bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima bantuan. Dengan demikian, langkah-langkah dapat diambil untuk menonaktifkan status penerima yang tidak memenuhi syarat lagi.9. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Pendataan dan pemuktahiran data yang terstruktur akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Semua proses dan keputusan terkait penerimaan bantuan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.10. Mengurangi Kesalahan dan Penyalahgunaan: Data yang akurat dan terkini akan membantu mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan dalam pemberian bantuan sosial. Hal ini akan memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan.11. Memperbaiki Aksesibilitas Program Bantuan: Dengan data yang lengkap dan up-to-date, proses pendaftaran dan verifikasi program bantuan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Hal ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.12. Membantu Perencanaan Program Bantuan Sosial: Data yang akurat dari pendataan dan pemuktahiran dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan program bantuan sosial yang lebih efektif. Informasi ini akan membantu pemerintah dalam menentukan prioritas dan alokasi sumber daya yang tepat.13. Memfasilitasi Evaluasi Program Bantuan Sosial: Dengan data yang akurat dan terkini, evaluasi program bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih efektif. Hasil evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan program dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan.Penginputan DTKS yang telah telah diverifikasi untuk selanjutnya di validasi;a. Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Sumbawa Barat yang lengkap melalui validasi DTKS hasil verifikasi Tim Verifikasi dan pihak Desa;b. Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial melalui Program SLRT dan Puskesos di Kabupaten Sumbawa Barat; c. Informasi Data Kesejahteraan Sosial berbasis Aplikasi.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 5
Pengumpul data/enumerator: 72

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.