Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administratif Data Perizinan Berusaha Kabupaten Sanggau

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. RE Martadinata, No. 70.Kel. Tanjung Kapuas, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau

Telepon:	(0564) 23766
Faksimile:	-
Email:	dpmptsp@mail.sanggau.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Rizma Aminin, S.IP, M.Si
Jabatan:	Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayaran Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau
Alamat:	Jl. Re. Martadinata No. 70 Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas Sanggau
Telepon:	(0564) 23766
Faksimile:	-
Email:	dpmptsp@mail.sanggau.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam era globalisasi dan digitalisasi, pengelolaan perizinan usaha yang efektif dan efisien merupakan faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Kabupaten Sanggau, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, terus berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP). Layanan ini berfokus pada perizinan usaha, yang memainkan peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menghadapi tantangan di sektor ini, Kompilasi Produk Administratif Data Perizinan Usaha Kabupaten Sanggau Tahun 2024 hadir sebagai solusi untuk menyusun dan mengelola data perizinan yang akurat, terintegrasi, dan up-to-date. Penyusunan kompilasi ini bertujuan untuk mengatasi kebutuhan yang semakin meningkat akan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya untuk memudahkan para pelaku usaha, tetapi juga untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dan nasional terkait pengembangan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan. Kompilasi ini diharapkan mampu menciptakan basis data yang komprehensif guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan pengelolaan informasi yang modern. Selain itu, penyusunan ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam memperbaiki Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia, di mana perizinan usaha menjadi salah satu indikator utama. Dengan sistem perizinan yang lebih baik, Kabupaten Sanggau diharapkan dapat menjadi tujuan investasi yang kompetitif, baik bagi investor lokal maupun internasional.

Tujuan Kegiatan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS. Dan peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui penggunaan teknologi informasi. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau. Peraturan ini sebagai dasar hukum bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, baik itu perizinan berusaha berbasis risiko maupun perizinan lainnya.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
≤ SMP

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Satuan Tanah

   Satuan luas tanah yang digunakan (meter persegi/hektar, dll.)
2. Alamat Usaha

   Alamat lengkap tempat usaha beroperasi
3. Desa/Kelurahan

   Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
4. Uraian Risiko Proyek

   Penilaian tingkat risiko proyek: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)

   Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
6. Latitude

   Koordinat latitudinal lokasi usaha
7. Longitude

   Koordinat longitudinal lokasi usaha
8. Uraian Jenis Perusahaan

   Bentuk badan usaha perusahaan seperti perorangan atau badan hukum
9. Nama Perusahaan

   Sebutan bagi perusahaan sesuai akta pengesahannya.
10. Luas Tanah

    Luas tanah yang digunakan oleh usaha dalam satuan tertentu
11. Nama Proyek

    Nama dari proyek usaha atau nama dagang
12. Jumlah Investasi

    Jumlah total investasi yang ditanamkan oleh perusahaan dalam rupiah
13. Kecamatan Usaha

    Kecamatan tempat usaha berada
14. Uraian Status Penanaman Modal

    Keterangan mengenai status modal, apakah berasal dari dalam negeri atau luar negeri
15. KBLI

    Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk jenis usaha
16. Tarikh (tanggal/bulan/tahun)

    Tanggal yang memuat informasi hari, bulan, dan tahun (ddmmyyyy). a. Dalam hal informasi tanggal dan/atau bulan tidak diperlukan, kode tanggal/bulan diisi dengan kode 01. b. Dalam hal informasi yang dibutuhkan hanya bulan, kode tanggal diisikan 01 dan kode tahun diisikan tahun referensi yang digunakan. c.....
17. Uraian Skala Usaha

    Skala usaha yang dikategorikan sebagai mikro, kecil, menengah, atau besar
18. KL/Sektor Pembina

    Kementerian atau sektor pembina yang berwenang atas kegiatan usaha
19. Judul KBLI

    Uraian singkat KBLI terkait usaha
20. Kabupaten/Kota

    Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.
21. TKI

    Jumlah total Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipekerjakan oleh usaha

Indikator Kegiatan

1. Persentase Tenaga Kerja Lokal (TKI)

   Proporsi jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipekerjakan oleh usaha dibandingkan dengan total tenaga kerja yang terdaftar di wilayah.