Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Banten

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Inspektorat Provinsi Banten

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. KH. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang

Telepon:	0254 7039946
Faksimile:	0254 267041
Email:	inspektoratpep@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Inspektur Daerah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sekretaris
Jabatan:	Sekretaris
Alamat:	Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Jl. KH. Syekh Nawawi Al Bantani Palima Serang
Telepon:	0254) 7039946
Faksimile:	0254) 267041
Email:	inspektorat@bantenprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Definisi SPI menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, SPIP didefinisikan sebagai SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui Upaya pembangunan Zona Integritas

Tujuan Kegiatan
a. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan; b. Untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil; c. Untuk memberi keyakinan yang memadai proses penyelenggaraan SPIP; d. peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN; e. peningkatan pelayanan publik.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2023-01-04 s.d. 2023-02-26

Desain

2023-10-01 s.d. 2023-10-02

Pengumpulan Data

2023-10-03 s.d. 2023-12-24

Pengolahan Data

2023-12-26 s.d. 2024-01-05

Analisis

2024-01-08 s.d. 2024-01-12

Diseminasi Hasil

2024-03-01 s.d. 2024-12-30

Evaluasi

2024-10-16 s.d. 2024-10-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
SAKIP	SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. ( Sumber peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah )	2023
NILAI EVALUASI SAKIP	NILAI EVALUASI SAKIP	Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. ( Sumber peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah )	2023
SPIP	SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ( Sumber Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia nomor 05 Tahun 2021 Tentang penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah )	2023
Zona Intergitas	Zona Intergitas	Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik (sumber : peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah)	2023

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
BANTEN	PANDEGLANG
BANTEN	LEBAK
BANTEN	TANGERANG
BANTEN	SERANG
BANTEN	KOTA TANGERANG
BANTEN	KOTA CILEGON
BANTEN	KOTA SERANG
BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
PAPI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Pemerintahan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Pemerintahan

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2024-03-01;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.