Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Jepara

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Gedung OPD Bersama Lantai 2 Jl. Kartini No. 1 Jepara

Telepon:	(0291) 591492
Faksimile:	591037
Email:	diskominfo@jepara.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Abdul Haris Farawowan, S,T
Jabatan:	Kepala Bidang Informatika
Alamat:	Gedung OPD Bersama Lantai 2 Jl. Kartini No. 1 Jepara
Telepon:	(0291) 591492
Faksimile:	591037
Email:	diskominfo@jepara.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan Kegiatan
Untuk melihat laporan aduan masyarakat terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2023-12-01 s.d. 2023-12-15

Desain

2023-12-16 s.d. 2023-12-31

Pengumpulan Data

2024-01-01 s.d. 2024-01-31

Pengolahan Data

2024-02-01 s.d. 2024-02-28

Analisis

2024-03-01 s.d. 2024-03-31

Diseminasi Hasil

2024-04-03 s.d. 2024-04-30

Evaluasi

2024-05-01 s.d. 2024-05-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Pengaduan Masyarakat	Pengaduan	Laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.	1 Tahun

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
JAWA TENGAH	JEPARA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Rekap Data

Unit Pengumpulan Data
Individu, Usaha/perusahaan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Aduan Masyarakat

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota, Lainnya : Kecamatan

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-08-31;
Digital (softcopy): 2024-08-31;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Pengaduan
Laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran....

Indikator Kegiatan

Jumlah Pengaduan Masyarakat
Jumlah Laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran....