Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Keuangan Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. KH Wachid Hasyim No 2, Karanganyar, Kodepos 57712
Telepon: 0271-495066; 495138
Faksimile: 0271-6491366
Email: bkd@karanganyarkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: -
Eselon 2: Kepala Badan (Kurniadi Maulato, S.Sos., M.Si.)

Penanggung Jawab Teknis
Nama: -
Jabatan: Sekretaris Badan (Pujiyanto, S.Sos., M.Si.)
Alamat: Jl. K.H. Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar
Telepon: (0271) 495066
Faksimile: (0271) 6491366
Email: bkd@karanganyarkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Mengingat pentingnya data statistik sehingga perlu untuk merencanakan dan mempersiapkannya dengan sedemikian rupa agar dapat terealisasi dengan maksimal

Tujuan Kegiatan
Mengumpulkan data statistik yang baik dengan merencanakan dan mempersiapkannya dengan sedemikian rupa agar dapat terealisasi dengan maksimal

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-01 s.d. 2023-01-31
Desain
2023-02-01 s.d. 2023-03-31
Pengumpulan Data
2023-04-01 s.d. 2023-05-31
Pengolahan Data
2023-06-01 s.d. 2023-07-31
Analisis
2023-08-01 s.d. 2023-09-30
Diseminasi Hasil
2023-10-01 s.d. 2023-11-30
Evaluasi
2023-12-01 s.d. 2024-02-07

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Objek Pajak BumiPajak bersifat kebendaan dimana besarnya pajak ditentukan atas tanahObjek dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan dan tambang 1 Tahun
Objek Pajak BangunanPajak bersifat kebendaan dimana besarnya pajak ditentukan atas bangunanObjek dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang dan jalan tol1 Tahun

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
JAWA TENGAHKARANGANYAR
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
CAPI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Instansi Pemerintah Daerah

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Instansi Pemerintah Daerah

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-02-06;
Digital (softcopy): 2024-02-06;
Data Mikro: 2024-02-06;

Variabel Kegiatan

  1. Objek Pajak Bumi
    Pajak bersifat kebendaan dimana besarnya pajak ditentukan atas tanah. Objek dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan dan tambang
  2. Objek Pajak Bangunan
    Pajak bersifat kebendaan dimana besarnya pajak ditentukan atas bangunan. Objek dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang dan jalan tol

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan
    Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya