Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Sekretariat DPRD

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Ketenagakerjaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Yos Sudarso, Batu Hitam - Ranai, Kab. Natuna Prov. KEPRI

Telepon:	0773 - 31354
Faksimile:	-
Email:	setwan@natunakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Heru Chandra, S.IP
Jabatan:	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Alamat:	Jl. Yos Sudarso, Batu Hitam - Ranai, Kab. Natuna Prov KEPRI
Telepon:	077331354
Faksimile:	-
Email:	setwan@natunakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna. (BAB IV, Pasal 65, ayat 2) "Sekretariat DPRD memunyai tugas dan fungsi DPRD dengan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kesekretriatan DPRD, administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD, penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD dan penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD" Untuk mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut, perlu dilakukan kompilasi data Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan pendidikan, pangkat/golongan, jenis kelamin, dan status kepegawaian. Sehingga nantinya dapat memberikan gambaran dalam pembagunan ASN di lingkungan Sekretariat DPRD sebagaimana yang diharapkan serta perencanaan pengembangan kedepannya. Aparatur Sipil Negara (ASN) memliki dua jenis status kepegwaian sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 (BAB III, Pasal 5) "Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)".

Tujuan Kegiatan
Data ASN berkembang dinamis seiring dengan perkembangan kebijakan yang berkaitan dengan ASN sehingga perlu disusun suatu kompilasi data ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna yang mudah diakses baik oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, masyarakat, maupun ASN itu sendiri. Dan juga diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Pegawai Negri Sipil (PNS)

   Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.
3. Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan

   Tahapan pendidikan yang dicapai seseorang setelah menamatkan pelajaran pada jenjang pendidikan tertinggi yang dikutinya dengan mendapatkan tanda tamat sekolah (ijazah).
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

   Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Golongan Aparatur Sipil Negara (ASN)

   Tingkat atau jenjang kedudukan seorang ASN dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

   Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.