Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Pemuda No.1

Telepon:	024-3515514
Faksimile:	024-3541673
Email:	olahdata6@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Eselon 2:	Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan (Lahtabang)
Jabatan:	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan (Lahtabang)
Alamat:	Jalan Pemuda No. 1 Semarang
Telepon:	024-3515514
Faksimile:	024-3541673
Email:	olahdata6@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Perlunya data realisasi pendapatan pemerintah provinsi jawa tengah UU nomor : 28 /2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perda Nomor : 2 / 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Perda Nomor : 9 / 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Perda Nomor : 7 / 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kep Ditjen Perimbangan Keu No KEP-53/PK/2019 Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2020

Tujuan Kegiatan
Untuk mengetahui data penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk laporan ke Gubernur

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2022-12-01 s.d. 2022-12-31

Desain

2022-12-01 s.d. 2022-12-31

Pengumpulan Data

2023-01-01 s.d. 2023-12-31

Pengolahan Data

2023-01-01 s.d. 2023-12-31

Analisis

2023-02-01 s.d. 2024-01-31

Diseminasi Hasil

2023-02-01 s.d. 2024-01-31

Evaluasi

2023-02-01 s.d. 2024-01-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Total Pajak Daerah	Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat	Jumlah seluruh pendapatan dariPajak Kendaraan Bermotor, BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor,Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor, Pajak Air Permukaan,dan Pajak Rokok	1 Tahun
Total Retribusi Daerah	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikanoleh Pemprov Jateng untuk kepentingan orang probadiatau badan	Jumlah seluruh pendapatan dari Retribusi Jasa Umum, RetribusiJasa Usaha, dan RetribusiPerizinan Tertentu	1 Tahun
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Penerimaan daerah berupa deviden atas hasil penyertaan modal daerah	Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD	1 Tahun
Total Lain-lain PAD yang Sah	Penerimaan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Jumlah penerimaan dari pendapatan BLUD, Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak Dipisahkan, Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Pendapatan denda pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan dari Fasos dan Fasum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Diklat, dan Pendapatan Lainnya	1 Tahun
Total Dana Bagi Hasil Pajak	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN atas pengutan pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksaan desentralisasi	Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang meliputi : Dana Bagi Hasil PPH Pasal 21 dan 25/29; Dana Bagi Hasil PBB; dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	1 Tahun
Total Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN atas pengutan selain pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksaan desentralisasi	Pusat yang meliputi : Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi; Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara; Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan; dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	1 Tahun
Total Dana Alokasi Umum	Dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi	Dana transfer dari Pemerintah Pusat yang memperhitungkan kenaikan gaji 5%, formasi CPNSD, THR, dan Gaji ke-13 + DAU Tambahan untuk bantuan dana kelurahan	1 Tahun
Total Dana Alokasi Khusus	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional	Dana Transfer dari pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik	1 Tahun
Total Dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah Lainnya	Dana yang bersumber dari pendapatan kab/ kota kepada pemprov berdasarkan angka persentase tertentu atas pengelolaan obyek wisata	Penerimaan dari bagi hasil pengelolaan wisata ketep pas (Kab Magelang)	1 Tahun
Total Lain-lain Pendapatan	Dana Insentif Daerah, Pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaanatas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat	Dana transfer dari pusat atas penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam mengelola keuangan dan kesehatan fiskal daerah, pelayanan dasar masyarakat, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat	1 Tahun
Pendapatan Hibah	Pendapatan yang bersumber dari hibah termasuk sumbangan pihak ketiga atau sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi	Pendapatan hibah yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan hibah dari pihak ketiga (PT. Jasa Raharja)	1 Tahun
Pajak Daerah	Pajak Daerah	Pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok	1 Tahun

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
BULANAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
JAWA TENGAH	CILACAP
JAWA TENGAH	BANYUMAS
JAWA TENGAH	PURBALINGGA
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA
JAWA TENGAH	KEBUMEN
JAWA TENGAH	PURWOREJO
JAWA TENGAH	WONOSOBO
JAWA TENGAH	MAGELANG
JAWA TENGAH	BOYOLALI
JAWA TENGAH	KLATEN
JAWA TENGAH	SUKOHARJO
JAWA TENGAH	WONOGIRI
JAWA TENGAH	KARANGANYAR
JAWA TENGAH	SRAGEN
JAWA TENGAH	GROBOGAN
JAWA TENGAH	BLORA
JAWA TENGAH	REMBANG
JAWA TENGAH	PATI
JAWA TENGAH	KUDUS
JAWA TENGAH	JEPARA
JAWA TENGAH	DEMAK
JAWA TENGAH	SEMARANG
JAWA TENGAH	TEMANGGUNG
JAWA TENGAH	KENDAL
JAWA TENGAH	BATANG
JAWA TENGAH	PEKALONGAN
JAWA TENGAH	PEMALANG
JAWA TENGAH	TEGAL
JAWA TENGAH	BREBES
JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG
JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA
JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA
JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG
JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN
JAWA TENGAH	KOTA TEGAL

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
CAWI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Perangkat Daerah

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 6

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : OPD

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-04-30;
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Total Lain-lain PAD yang Sah
Jumlah penerimaan dari pendapatan BLUD, Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak Dipisahkan, Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Pendapatan denda pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan dari Fasos dan Fasum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Diklat, dan Pendapatan Lainnya
Total Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD
Total Retribusi Daerah
Jumlah seluruh pendapatan dari Retribusi Jasa Umum, RetribusiJasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu
Total Pajak Daerah
Jumlah seluruh pendapatan dariPajak Kendaraan Bermotor, BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor,Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor, Pajak Air Permukaan,dan Pajak Rokok

Indikator Kegiatan

Jumlah Dana Perimbangan
Dana berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
Lain - lain Pendapatan yang Sah
Pendapatan yang bersumber dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Seluruh pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.