Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Gianyar

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.5104.031

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Ngurah Rai No.5-7 Gianyar Bali

Telepon:	0361943143
Faksimile:	-
Email:	dprd.gianyarkab@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretarus Daerah Kabupaten Gianyar
Eselon 2:	Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	ANAK AGUNG GEDE AGUNG MARUTHA, S.Sos
Jabatan:	KASUBAG. TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
Alamat:	Lingkungan Tri Wangsa Bitera Gianyar
Telepon:	081237911788
Faksimile:	0361-944720
Email:	Agungmaruta131@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan instrumen hukum penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibahas dan ditetapkan melalui mekanisme legislasi bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setiap Raperda yang telah masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) harus melalui tahapan pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pembahasan Raperda oleh Anggota DPRD Kabupaten Gianyar sangat bergantung pada kesiapan materi dan pengantar dari setiap perangkat daerah yang menjadi leading sector atas Raperda tersebut. Apabila materi maupun naskah pengantar belum disampaikan kepada DPRD, maka proses pembahasan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini mengingat secara formal terdapat enam tahapan persidangan yang harus dilalui, yaitu: 1. Rapat Paripurna Pengantar Raperda 2. Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) 3. Rapat Paripurna Laporan Pansus 4. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi 5. Rapat Paripurna Jawaban Bupati 6. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda menjadi Perda Dalam rangka mendukung kelancaran proses legislasi tersebut, diperlukan kompilasi produk administrasi Raperda yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Kompilasi ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap tahapan pembahasan Raperda sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, aspiratif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Gianyar.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan Kompilasi Produk Administrasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kabupaten Gianyar bertujuan untuk: 1. Menghimpun dan mendokumentasikan seluruh produk administrasi terkait Raperda secara sistematis dan terstruktur. 2. Mendukung kelancaran proses pembahasan Raperda sesuai tahapan persidangan di DPRD. 3. Menyediakan referensi yang akurat bagi pemerintah daerah, DPRD, serta pihak terkait dalam menyiapkan materi dan naskah pengantar Raperda. 4. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antara perangkat daerah sebagai leading sector dengan DPRD dalam penyusunan dan pembahasan Raperda. 5. Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam proses legislasi daerah. 6. Mendorong terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas, aspiratif, dan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Gianyar.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Raperda

   Jumlah Raperda yg diajukan oleh Exsekutif untuk dibahas DPRD dan ditetapkan menjadi PERDA
2. Jumlah Raperda Inisiatif

   Jumlah peraturan daerah yang diajukan atau digagas oleh anggota DPRDf untuk membuat peraturan daerah yang dianggap penting untuk kepentingan masyarakat atau untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Raperda

   Jumlah Raperda yg diajukan oleh Exsekutif untuk dibahas DPRD dan ditetapkan menjadi PERDA
2. Jumlah Raperda Inisiatif

   Jumlah peraturan daerah yang diajukan atau digagas oleh anggota DPRDf untuk membuat peraturan daerah yang dianggap penting untuk kepentingan masyarakat atau untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di daerah