Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

Judul Kegiatan

KOMPILASI DATA KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI / KIR

Tahun Kegiatan

2023

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Transportasi

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

-

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBAK

Alamat Lengkap

JL. JEND SUDIRMAN NO 27 KM. 03 KEL. NARIMBANG MULYA KEC. RANGKASBITUNG LEBAK-BANTEN

Telepon

(0252) 201576 - 5550562

Faksimile

-

Email

dishublebak22@gmail.com

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

IWAN KURNIAWAN, ST., MM

Eselon 2

RULLY EDWARD, S.Sos., M.Si

Nama PJ Teknis

ABDURAZAK, S.Sos., M.Si

Jabatan

KEPALA BIDANG KESELAMATAN

Alamat

JL. JEND SUDIRMAN NO 27 KM. 03 NARIMBANG MULYA,RANGKASBITUNG, LEBAK-BANTEN

Telepon

(0252)201576 -5550562

Faksimile

-

Email

dishublebak22@gmail.com

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTORWAJIB UJI/KIR, SEBAGAI TOLAK UKUR KELAYAKANKENDARAAN UNTUK DAPAT BEROPERASI SESUAIDENGAN STANDAR KELAYAKAN KENDARAANBERMOTOR WAJIB UJI.

Tujuan Kegiatan

UNTUK MENGETAHUI: - JUMLAH JENIS/TYPE KENDARAAN BERMOTOR WAJIBUJI YANG BERADA DI KABUPATEN LEBAK - JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI YANGLAIK JALAN DI KABUPATEN LEBAK - DATA KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR WAJIBUJI PER KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan

1 Januari 2023 - 1 Januari 2023

Desain

1 Desember 2023 - 31 Desember 2023

Pengumpulan Data

1 Desember 2023 - 31 Desember 2023

Pengolahan Data

1 Januari 2024 - 5 Januari 2024

Analisis

6 Januari 2024 - 7 Januari 2024

Diseminasi

8 Januari 2024 - 10 Januari 2024

Evaluasi

11 Januari 2024 - 13 Januari 2024

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 4 var

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
JUMLAHJENIS/TYPEKENDARAANBERMOTOR WAJIBUJI YANG BERADADI KABUPATENLEBAK	- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	Menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan tersebut berupa uji kir (uji berkala). KIR (Bahasa Belanda = KEUR) merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara tekis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.	01 JANUARI2024 S/D 31DESEMBER2024
JUMLAHKENDARAANBERMOTOR WAJIBUJI LAIK JALAN	- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	Menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan tersebut berupa uji kir (uji berkala). KIR (Bahasa Belanda = KEUR) merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara tekis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.	01 JANUARI2024 S/D 31DESEMBER2024
JUMLAHKENDARAANDENGAN BAHANBAKARBENSIN/SOLARYANG ADA DIKABUPATEN LEBAK	- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	Menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang (angkot, bus, truk) yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan tersebut berupa uji kir (uji berkala). KIR (Bahasa Belanda = KEUR) merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara tekis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.	01 JANUARI2024 S/D 31DESEMBER2024