Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3322.012

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Ahmad Yani No. 55, Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur
Telepon: 0246921511
Faksimile: -
Email: bkudkabsemarang@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: -
Eselon 2: Kepala BKUD Kabupaten Semarang

Penanggung Jawab Teknis
Nama: -
Jabatan: Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang
Alamat: Jl. Ahmad Yani No. 55, Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur
Telepon: 0246921511
Faksimile: -
Email: bkudkabsemarang@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Semarang 2020 ini telah disusun dan disajikan dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah

Tujuan Kegiatan
- Menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah - Menyajikan data terkait realisasi pelaksanaan APBD dan posisi keuangan pemerintah daerah

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2022-05-01 s.d. 2022-12-30
Desain
2022-05-01 s.d. 2022-12-31
Pengumpulan Data
2023-01-01 s.d. 2023-01-01
Pengolahan Data
2023-01-01 s.d. 2023-03-31
Analisis
2023-01-01 s.d. 2023-03-30
Diseminasi Hasil
2023-01-01 s.d. 2023-03-30
Evaluasi
2023-05-31 s.d. 2023-05-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
laporan realisasi anggaranlaporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periodelaporan yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan anggaran keuangantahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
JAWA TENGAHSEMARANG
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
CAWI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Perangkat Daerah

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rekonsiliasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Perangkat Daerah

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2023-08-29;
Digital (softcopy): 2023-08-29;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. Jumlah Target Penyerapan APBD
    Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi....
  2. Jumlah Realisasi Penyerapan APBD
    Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi....

Indikator Kegiatan

  1. Selisih Realisasi dan Target Penyerapan APBD
    Selisih Realisasi dan Target Penyerapan APBD
  2. Jumlah Target Penyerapan APBD
    Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi....
  3. Jumlah Realisasi Penyerapan APBD
    Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi....