Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Pemuda No. 127-133, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah

Telepon:	(024) 3517283
Faksimile:	024 3514351
Email:	inspektorat@jatengprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah
Eselon 2:	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Alamat:	Jl. Pemuda No. 127-133, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telepon:	(024) 3517283
Faksimile:	024 3514351
Email:	inspektorat@jatengprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Definisi Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut undang-undang tersebut, Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memastikan bahwa wajib lapor LHKPN telah melaporkan harta kekayaan pada aplikasi elhkpn.kpk.go.id/ dalam rangka pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Wajib Lapor LHKPN

   Wajib Lapor LHKPN merupakan seseorang sesuai kewajiban pelaporan LHKPN yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasal 5 ayat (3), “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum....

Indikator Kegiatan

1. Persentase Wajib Lapor yang Telah Melaporkan LHKPN

   Wajib Lapor LHKPN merupakan seseorang sesuai kewajiban pelaporan LHKPN yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasal 5 ayat (3), “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum....