Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota di Kota Semarang Tahun 2022

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Prof. Sudarto No.116, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269

Telepon:	024 7466215
Faksimile:	-
Email:	dinas_arpus@semarangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dinas Arsip dan Perpustakaan

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan
Alamat:	Jl. Pemuda No.148 Gd. Moch. Ikhsan Lt.7, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telepon:	024 7466215
Faksimile:	024 7466215
Email:	dinas_arpus@semarangkota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan untuk kemudian memberi kejelasan dan pengaturan mengenai kearsipan, yaitu pengertian dan batasan penyelenggaraan kearsipan; asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan; sistem kearsipan nasional, sistem informasi kearsipan nasional, dan jaringan informasi kearsipan nasional; penyelenggaraan kearsipan; pengelolaan arsip; autentikasi; pembinaan kearsipan; organisasi; pendanaan; sumber daya manusia; prasarana dan sarana; pelindungan dan penyelamatan arsip; sosialisasi; peran serta masyarakat dan organisasi profesi; dan sanksi administratif dan ketentuan pidana. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menyusun standar nasional perpustakaan kabupaten/kota yang kemudian digunakan sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaran perpustakaan kabupaten/kota. Selain itu, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan Kegiatan
Secara umum, tujuan yang ingin dicapai adalah Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan Yang Ditindaklanjuti

   Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan Yang Ditindaklanjuti
2. Jumlah ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara

   Jumlah ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara
3. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

   Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ditambah persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ditambah persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ditambah persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
4. Jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

   Jumlah SKPD yang memiliki kerjasama dengan LKD dalam pendataan dan penataan arsip daerah
5. Pemanfaatan Arsip Sebagai Memori Kolektif Dan Jati Diri Bangsa

   Jumlah pemanfaatan arsip dari sejarah perjalanan bangsa yang merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa
6. Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B keatas

   Jumlah Arsip yang mendaptkan Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B keatas
7. Jumlah OPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku

   Jumlah OPD yang telah menerapkan pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan
8. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

   Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK ditambah Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dengan NSPK ditambah tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran kabupaten/kota dengan NSPK ditambah....
9. Pengguna Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa

   Jumlah pengguna arsip dari sejarah perjalanan bangsa yang merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa

Indikator Kegiatan

1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

   Perbandingan antara Jumlah OPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku dengan Total Jumlah OPD