Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data DPRD Kabupaten Solok Selatan 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data DPRD Kabupaten Solok Selatan

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Raya Padang Aro - Sungai Penuh
Telepon: -
Faksimile: -
Email: sekretariatdprdkabsolsel@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: -
Eselon 2: Delvi, S.Sos., M.M.

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Wahyutika, S.H., M.H.
Jabatan: Kepala Bagian Fasilitas Hukum dan Persidangan
Alamat: Jalan Raya Padang Aro - Sungai Penuh
Telepon: -
Faksimile: -
Email: wahyutika@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
untuk mengetahui banyak nya rapat beserta kesepatan yang diselenggaran oleh DPRD Solok Selatan

Tujuan Kegiatan
menghasilkan rekomendasi dari kegiatan rapat

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-01 s.d. 2023-01-08
Desain
2023-01-01 s.d. 2023-01-08
Pengumpulan Data
2023-01-03 s.d. 2023-12-01
Pengolahan Data
2023-01-03 s.d. 2023-12-01
Analisis
2023-01-03 s.d. 2023-12-01
Diseminasi Hasil
2023-01-03 s.d. 2023-12-01
Evaluasi
2024-01-03 s.d. 2024-02-01

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Jumlah Perda yang disetujuiPeraturan Daerah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011setahun terakhir
Jumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapatAnggota DPRD lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota­-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". setahun terakhir
Jumlah Rekomendasi yang diberikanRekomendasiRekomendasi adalah saran atau nasihat yang diberikan oleh seseorang atau lembaga tentang tindakan atau keputusan yang harus diambil.setahun terakhir

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
SUMATERA BARATSOLOK SELATAN
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder, Lainnya : Registrasi

Sarana Pengumpulan Data
PAPI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : DPRD

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi, Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : DPRD

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2023-12-01;
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. jumlah perda yang disetujui
    Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011

Indikator Kegiatan

  1. Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota
    Persentase perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota terhadap keseluruhan anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota.
  2. Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang Disahkan
    Banyaknya Peraturan Perusahaan yang proses pengesahannya dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang telah disahkan oleh a. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan.kabupaten/kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; b. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan....