Detail Metadata Kegiatan Statistik
Survei Penilaian Integritas 2020
Informasi Umum
Judul KegiatanSurvei Penilaian Integritas
Tahun Kegiatan
2020
Cara Pengumpulan Data
Survei
Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraInspektorat Kota Banjarbaru
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Trikora No 1 Kota Banjarbaru
| Telepon: | 05114780069 |
| Faksimile: | - |
| Email: | inspektorat@banjarbarukota.go.id |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung Jawab| Eselon 1: | Sekretaris Daerah |
| Eselon 2: | Inspektur |
Penanggung Jawab Teknis
| Nama: | Eddy Sabara S.Sos |
| Jabatan: | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| Alamat: | Jl. Trikora No I Kota Banjarbaru |
| Telepon: | 05114780069 |
| Faksimile: | - |
| Email: | inspektorat@banjarbarukota.go.id |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanSurvei Penilaian Integritas (SPI) adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi / pemda dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman. Survei diwakili oleh karyawan / pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntatilitas, dan anti korupsi.
Tujuan Kegiatan
Untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
Feb 1, 2020, 7:00:00 AM s.d. Mar 1, 2020, 7:00:00 AM
Desain
Feb 1, 2020, 7:00:00 AM s.d. Mar 1, 2020, 7:00:00 AM
Pengumpulan Data
Mar 1, 2020, 7:00:00 AM s.d. Apr 30, 2020, 7:00:00 AM
Pengolahan Data
May 1, 2020, 7:00:00 AM s.d. May 31, 2020, 7:00:00 AM
Analisis
Jun 1, 2020, 7:00:00 AM s.d. Jul 1, 2020, 7:00:00 AM
Diseminasi Hasil
Jun 1, 2020, 7:00:00 AM s.d. Jul 1, 2020, 7:00:00 AM
Evaluasi
Jul 1, 2020, 7:00:00 AM s.d. Jul 2, 2020, 7:00:00 AM
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Budaya Anti Korupsi | Budaya organisasi dalam menolak adanya korupsi | Budaya organisasi dalam menolak adanya korupsi | - |
| Pengelolaan Anggaran | Transparansi dalam pengelolaan anggaran supaya tidak terjadi penyelewengan / penggelembungan anggaran | Transparansi dalam pengelolaan anggaran supaya tidak terjadi penyelewengan / penggelembungan anggaran | - |
| Pengelolaan SDM | Pengaruh korupsi dalam kebijakan karir di instansi | Pengaruh korupsi dalam kebijakan karir di instansi | - |
| Sistem Anti Korupsi | Aturan penindakan pegawai yang terbukti melakukan korupsi | Aturan penindakan pegawai yang terbukti melakukan korupsi | - |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
| Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|
| KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJAR BARU |
Lainnya : Wawancara dengan sarana komunikasi
Sarana Pengumpulan Data
PAPI
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Dinas
Desain Sampel
Jenis Rancangan SampelSINGLE_STAGE_ATAU_PHASE
Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
SAMPEL_NONPROBABILITAS
Metode yang Digunakan
PURPOSIVE_SAMPLING
Unit Sampel
Dinas
Unit Observasi
Dinas
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan Data-
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : Dinas
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Budaya organisasi dalam menolak adanya korupsi
-
Pengaruh korupsi dalam kebijakan karir di instansi
-
Transparansi dalam pengelolaan anggaran agar tidak terjadi penyelewengan/penggelembungan anggaran
-
Aturan penindakan pegawai yang terbukti melakukan korupsi