Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2021

Tahun Kegiatan
2021

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Perkantoran Pemprov Babel

Telepon:	0717422094
Faksimile:	-
Email:	dpmptsp.babel@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sau Pintu

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Hardian, SE.,M.Si
Jabatan:	KABID PTSP
Alamat:	Komplek Perkantoran Babel
Telepon:	08127177772
Faksimile:	-
Email:	dpmptsp.babel@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pelayanan publik merupakan peran utama Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam melayani masyarakat seringkali ASN dirasakan kurang maksimal oleh masyarakat. Berbagai kelemahan yang berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat menjadi permasalahan yang harus ditanggapi serius oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Peran utama Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian Pemerintah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Pelayanan Publik perlu menyusun Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat menjadi dasar penilaian pelayanan jika masih memerlukan perbaikan serta menjadi pendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Survei IKM 2021 Semester I menilai Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengetahui harapan masyarakat dalam menggunakan pelayanan dan mengetahuiyang perlu ditingkatkan, serta dipertahankan dalam pelayanan yang ada.

Tujuan Kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut 1. Pelaksanaan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu untuk melaksanakan Survei IKM Terhadap Unit Pelayanan Informasi Publik di Instansi Pemerintah. 2. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pada saat melakukan permohonan pada Pelayanan Per izinan dan Non Per izi nan di Unit Pelayanan Per izinan Terpadu Satu Pintui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3. Mengetahui kiner ja Unit Pelayanan secara berkala dalam upaya meni ngkatkan kualitas pelayanan agar semakin baik. 4. Bahan evaluasi hasil tingkat kepuasam masyarakat yang diperoleh dar i hasil survei.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

   lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala L(satu) sampai dengan 4 (empat) mengutip dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia mengenai pengertian dari lndeks....