Survey kepuasan masyarakat Periode II pelayanan panti di provinsi Jawa Tengah 2023

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial
warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan
fungsi sosialnya. Untuk dapat mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk
memenuhi hak atas kebutuhan dasar, maka Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan sosial yang dilakukan secara terarah, terpadu dan
berkelanjutan. Prioritas penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan,
keluarga, kelompok dan masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan
dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kedisabilitasan,keterpencilan,
ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan,
eksploitasidan
diskriminasi.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan konkuren yang
merupakan urusan pemerintahan wajib sebagian substansinya berkaitan dengan pelayanan dasar.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam
rangka
memberikan pelayanan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program
rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir
miskin.
Saat ini data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Jawa Tengah tahun
2018
sebanyak 4.084.371 jiwa. Dengan semakin berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial serta
tuntutan masyarakat akan rehabilitasi sosial dengan pendekatan berbasis lembaga atau institusi,
maka
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah membentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
31
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi
Jawa Tengah, telah terbentuk 27 (dua puluh tujuh) panti yang terdiri dari 20 (dua puluh) Panti
Pelayanan Sosial Kelas A dan 7 (tujuh) Panti Pelayanan Sosial Kelas B. Selain itu, dibentuk juga
unit
organisasi non struktural berupa Rumah Pelayanan Sosial sebanyak 25 (dua puluh lima) yang
dipimpin oleh seorang koordinator dan kedudukannya tidak terpisahkan dengan Panti Pelayanan
Sosial Kelas A.
Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan sosial dalam bentuk
panti, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unit penyelenggara
pelayananpublik
dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang
dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat.Hal ini
dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan seperti persyaratan yangsulit
dipenuhi, prosedur yang berbelit-belit, kurang cepat dalam memberikan pelayanan, biaya yang tidak
terjangkau, produk layanan yang tidak sesuai, kemampuan petugas yang kurang kompeten,sikap
petugas yang kurang sopan dan ramah, kualitas sarana dan prasarana yang kurang sertapenanganan
pengaduan masyarakat yang belum berfungsi secara optimal. Tentunya keluhan tersebut,jika tidak
ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat
menimbulkan
ketidakpercayaan dari masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam perbaikan
pelayanan
publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan
mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM)
yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Sosial
ProvinsiJawa
Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. SKM merupakan bentuk kerjasama antara Panti dengan
masyarakat.



Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial
warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat
melaksanakan
fungsi sosialnya. Untuk dapat mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk
memenuhi hak atas kebutuhan dasar, maka Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan sosial yang dilakukan secara terarah, terpadu dan
berkelanjutan. Prioritas penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan,
keluarga, kelompok dan masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan
dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kedisabilitasan,keterpencilan,
ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan,
eksploitasidan
diskriminasi.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan konkuren yang
merupakan urusan pemerintahan wajib sebagian substansinya berkaitan dengan pelayanan dasar.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam
rangka
memberikan pelayanan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program
rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir
miskin

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk: 1. mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan; 2. meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk: 1. mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan; 2. meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah