Kompilasi Produk Administrasi Data Lumbung Pangan Di KotaMetro Tahun 2024 2025

Dasar Hukum :

a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.


b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

Gambaran Umum :

Dalam rangka Pengembangan Lumbung Pangan Kota sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (pasal 23 ayat 1) yang mengamanatkan bahwa “Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional”. Selanjutnya (Pasal 23 ayat 2) dijelaskan bahwa “Cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Dan Cadangan Pangan Masyarakat”. Pada pasal 33 ayat 2 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal”. Oleh karena itu keberadaan Cadangan Pangan Masyarakat di tingkat kelompok sangat diperlukan. Salah satu strategi pengembangan kelembagaan LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) adalah melalui Perbaikan administrasi dan manajemen kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat.


Penguatan atau pengembangan kelembagaan lumbung pangan masyarakat bukan sekedar mengadakan/mengaktifkan kembali keberadaan lumbung pangan masyarakat , akan tetapi struktur kelembagaan, mekanisme kerjanya, semangatnya dan tersedianya fasilitas infrastruktur lumbung pangan.

Memperoleh/mendapatkan data Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Kota Metro untuk bahan evaluasi dalam rangka peningkatan infrastruktur dan kinerja Lumbung Pangan Masyarakat