Metadata Indikator Statistik
Daftar Metadata Indikator Statistik yang dihasilkan oleh Produsen Data
Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1untuk menilai seberapa efektif suatu entitas (biasanya lembaga pemerintah) dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran sebelumnya (N-1) Kompilasi Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten SampangSelengkapnya |
Persentase Tindak Lanjut Hasil AuditJumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan APIP ( 5 tahun terakhir, 2020-2025) dan pemeriksaan BPK (tahun belum dilaksanakan rekomendasi sampai tahun berjalan, 2008-2025) Kompilasi Data Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Dan Pemeriksaan BPK 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten PamekasanSelengkapnya |
Indeks Pencegahan Korupsi DaerahAngka yang menggambarkan capaian atas upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada periode tahun tertentu. Kompilasi Data Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten LebakSelengkapnya |
Persentase penyelesaian tindaklanjutPerbandingan rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan total rekomendasi yang diberikan Kompilasi Data Administrasi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Cilegon 2025 Inspektorat Daerah Kota CilegonSelengkapnya |
Jumlah laporan hasil pengawasanBanyaknya hasil penyusunan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kompilasi Data Administrasi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Cilegon 2025 Inspektorat Daerah Kota CilegonSelengkapnya |
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahRangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kompilasi Data Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (SAKIP) 2025 Inspektorat DaerahSelengkapnya |
Persentase Temuan yang telah diberikan rekomendasi dan telah ditindaklanjutiPersentase Temuan yang telah diberikan rekomendasi dan telah ditindaklanjuti Kompilasi Data Progres Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan tengahSelengkapnya |
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern PemerintahTingkat Maturitas (Maturity Level) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam bagian ini menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Bagian ini juga menjadi dasar perumusan.... Kompilasi Data Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Sukamara 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten SukamaraSelengkapnya |
Indeks Perilaku Anti KorupsiDalam bidang statistik, indeks merupakan metode pengukuran atas kinerja sekelompok data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Indeks Perilaku.... Survei Indeks Prilaku Anti Korupsi Pada Perangkat Daerah Kota Bontang 2025 Inspektorat Daerah Kota BontangSelengkapnya |
Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standartSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut Kompilasi Data Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Mamuju 2025 Inspektorat DaerahSelengkapnya |
Efektivitas dan efisiensi, Keandalan, Pelaporan keuangan,Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian Kompilasi Penilaian SPIP Terintegrasi 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera BaratSelengkapnya |
Persentase Penyelenggara Negara telah Menyampaikan LHKPNBanyaknya penyelenggara negara yang telah menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kompilasi Data Aparatur Sipil Negara Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kota Tanjungpinang 2024 Inspektorat Daerah Kota TanjungpinangSelengkapnya |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Indeks Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 25 (dua puluh lima) sampai dengan 100 (seratus). Survei Kepuasan Masyarakat Pada Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya 2024 Inspektorat Daerah Kota TasikmalayaSelengkapnya |
jumlah obyek pemeriksaansatuan kerja yang menjadi tujuan pemeriksaan Kompilasi data Obrik Yang Diperiksa 2023 INSPEKTORAT DAERAHSelengkapnya |