Metadata Indikator Statistik
Daftar Metadata Indikator Statistik yang dihasilkan oleh Produsen Data
Jumlah Penerima LayananBanyaknya penerima layanan SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Selengkapnya |
Persentase penerima layananPerbandingan jumlah penerima layanan menurut kategori tertentu terhadap jumlah seluruh penerima layanan di unit layanan SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Selengkapnya |
Indeks Kepuasan Masyarakat"Hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai 4 (empat) Mengacu pada Permenpan No. 14 Tahun 2017." SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Selengkapnya |
Persentase Aparatur Sipil Negara Wajib Lapor Telah Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraPersentase Aparatur Sipil Negara wajib lapor yang telah menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kompilasi Data Aparatur Sipil Negara Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kota Tanjungpinang 2025 Inspektorat Daerah Kota TanjungpinangSelengkapnya |
Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan EksternalPemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Perka BPK No. 2 Tahun 2017 Kompilasi Data Inspektorat 2025 Inspektorat Provinsi DKI JakartaSelengkapnya |
Persentase Penyelesaian TL LHP Internal dan EksternalPemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Perka BPK No. 2 Tahun 2017 Kompilasi Data Inspektorat Provinsi Dki Jakarta 2024 Inspektorat Provinsi DKI JakartaSelengkapnya |
Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Indikator ini mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), yang mencakup kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Tidak Wajar (TW). Kompilasi Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Jawa BaratSelengkapnya |
Jumlah ASNtotal Aparatur Sipil Negara yang tercatat aktif pada suatu instansi/wilayah/periode tertentu Kompilasi data pegawai inspektorat 2025 Inspektorat Kabupaten SukabumiSelengkapnya |
Jumlah PPPKtotal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berstatus aktif pada suatu instansi/wilayah dalam periode waktu tertentu, berdasarkan data kepegawaian resmi Kompilasi data pegawai inspektorat 2025 Inspektorat Kabupaten SukabumiSelengkapnya |
Jumlah Pegawa Honorertotal tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada suatu instansi/wilayah dalam periode waktu tertentu, bukan PNS dan bukan PPPK, serta menerima honorarium/upah berdasarkan kontrak atau surat tugas yang sah Kompilasi data pegawai inspektorat 2025 Inspektorat Kabupaten SukabumiSelengkapnya |
Presentase Capaian Nilai Maturitas SPIPKematangan atau kemampuan aktual kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mencapai tujuan pengendalian yang meliputi: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan euangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan.... Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung 2024 Inspektorat DaerahSelengkapnya |
Nilai AKIPPerwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung 2024 Inspektorat DaerahSelengkapnya |
Presentase Unit Kerja yang Memenuhi Standar untuk Usulan WBK/WBBMWBK adalah Unit kerja yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta telah menerapkan program reformasi birokrasi secara konsisten dan berhasil mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. WBBM adalah Unit kerja yang selain.... Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung 2024 Inspektorat DaerahSelengkapnya |
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung 2024 Inspektorat DaerahSelengkapnya |
Presentase Tindak Lanjut Atas Temuan Eksternal BPKTemuan adalah hasil pengumpulan data dan informasi oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan yang berlaku atau kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh BPK. Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung 2024 Inspektorat DaerahSelengkapnya |