Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan

""1. Apakah kabupaten/kota sudah ada inisiatif penyusunan Perda melibatkan pemangku kebijakan di kabupaten/kota? 2. Apakah kebijakan/regulasi/perda PB tersebut telah didukung oleh aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan PB di daerah? 3. Apakah kebijakan/regulasi/Perda PB tersebut telah menjadi acuan dalam regulasi dan kebijakan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana? 4. Apakah kebijakan/regulasi/Perda PB tersebut telah diadopsi dalam kebijakan daerah lainnya dan selaras dan/atau diadopi dalam kebijakan (seperti Perda RTRW, IMB, perijinan kawasan industry, dll)? 5. Apakah telah ada inisiasi untuk menyusun Perda SOTK ? 6. Apakah BPBD di daerah anda telah diperkuat dalam sebuah aturan/regulasi? 7. Apakah aturan pembentukan BPBD meningkatkan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan PB di daerah? 8. Apakah aturan pembentukan BPBD meningkatkan upaya penyelenggaraan PB di daerah? 9. Apakah telah ada inisiatif untuk membentuk FPRB melibatkan seluruh lapisan masyarakat? 10. Apakah telah ada diskusi-diskusi antar kelompok (baik pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya) untuk menyusun aturan dan mekanisme pembentukan Forum Pengurangan Risiko bencana daerah? 11. Apakah aturan dan mekanisme yang dibuat dan disepakati tersebut digunakan dalam membentuk FPRB ? 12. Apakah aturan dan mekanisme tersebut telah berfungsi untuk mempercepat upaya PRB di daerah anda ? 13. Apakah daerah anda telah mempunyai mekanisme atau prosedur penyebaran Informasi Kebencanaan? 14. Apakah mekanisme atau prosedur tersebut telah diperkuat dengan aturan daerah tentang penyebaran informasi kebencanaan? 15. Apakah mekanisme dan prosedur penyebaran Informasi Kebencanaan yang di daerah anda telah terintegrasi dengan system informasi kebencanaan di tingkat nasional? 16. Apakah peran swasta dan masyarakat sudah terakomodir dalam mekanisme atau prosedur tentang penyebaran informasi kebencanaan? 17. Apakah daerah anda telah mempunyai Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)? 18. Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut telah diperkuat melalui regulasi Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana? 19. Apakah Rencana Penanggulangan Bencana telah memberikan peningkatan anggaran penanggulangan bencana di daerah anda? 20. Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut disusun berdasarkan hasil Pengkajian Risiko Bencana dan disusun secara partisipatif melibatkan multipihak? 21. Apakah Perda RTRW anda sudah mempertimbangkan informasi ancaman bencana? 22. Apakah proses penyusunan RTRW (persiapanpengumpulan data-analisis data-konsepsi spasial) telah mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB? 23. Apakah aturan terkait tataguna lahan dan pendirian bangunan sudah mempertimbangkan prinsip PRB? 24. Apakah ada tindakan hukum terhadap pelanggaran peruntukan tataruang? 25. Apakah telah terbentuk BPBD di daerah Anda? 26. Apakah kelengkapan struktur di BPBD sudah terpenuhi sesuai dengan Permendagri nomor 46 tahun 2010? 27. Apakah kebutuhan sumber daya BPBD (dana, sarana, prasarana, personil) telah terpenuhi baik dalam hal kualitas atau kuantitasnya? 28. Apakah BPBD telah berfungsi secara efektif dalam mengoordinasikan, memberi komando, para OPD terkait dalam penyelenggaraan PB? 29. Apakah telah ada forum yang terdiri dari berbagai komponen/ kelompok (baik pemerintah daerah, LSM, PMI, Akademisi, Media, kelompok agama dan sebagainya) untuk pengurangan risiko bencana daerah? 30. Apakah forum pengurangan risiko bencana (FPRB) telah memiliki dokumen legal sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB? 31. Apakah FPRB telah memiliki mekanisme organisasi sebagai dasar dalam pencapaian tujuan dan menjalankan fungsi FPRB? 32. Apakah FPRB di daerah anda telah menjalankan fungsi dalam mencapai tujuan forum melalui program kerja yang didukung oleh pendanaan yang jelas? 33. Apakah ada keterlibatan kelembagaan DPRD dalam kegiatan terkait PRB atau apakah DPRD mengakomodasi usulan kegiatan terkait denan PRB ? 34. Apakah ada respon positif dari DPRD dalam pembahasan anggaran terkait PRB di daerah? 35. Apakah DPRD menjalankan fungsi pengawasan dalam pengurangan risiko bencana? 36. Apakah DPRD menggunakan Dana Aspirasi untuk kegiatan terkait PRB?" "